6 Langkah Praktis Menulis Memorandum Hukum untuk Tugas Akhir
Terbaru

6 Langkah Praktis Menulis Memorandum Hukum untuk Tugas Akhir

Berawal dari rumusan masalah menuju solusi hukum praktis. Masalah hukum harus terjawab dengan tuntas.

Oleh:
Normand Edwin Elnizar
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Kampus hukum Indonesia mengenal tiga jenis tugas akhir karya tulis bagi mahasiswa sarjana hukum  yakni skripsi, memorandum hukum, dan studi kasus hukum. Salah satu yang bisa dipilih adalah menulis memorandum hukum. Namun, memang tidak semua kampus hukum di Indonesia memberikan pilihan ini. 

Merujuk buku berjudul Mahir Menulis Legal Memorandum dan buku Mahir Menulis Studi Kasus Hukum, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 17/D/O/1993 tentang Kurikulum yang Berlaku secara Nasional Pendidikan Tinggi Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum menjadi asal mula secara resmi. Surat bertanggal 24 Februari 1993 itu mengakui memorandum hukum sebagai salah satu alternatif tugas penulisan hukum (legal writing) yang bisa dipilih mahasiswa hukum Indonesia.

Penulisan hukum jenis ini memiliki format yang sama dengan opini hukum (legal opinion) yang biasa dibuat advokat untuk klien. Intinya sama-sama memberi nasihat hukum bagi pihak pembaca yang butuh pemecahan masalah hukum. Namun, sasaran pembaca memorandum hukum adalah sesama yuris atau ahli hukum. Isinya biasa menggunakan bahasa teknis bidang hukum.

Baca Juga:

Di sisi lain, opini hukum dibuat agar lebih mudah dipahami klien umum. Keterampilan menulis memorandum hukum secara spesifik diarahkan sebagai bekal sarjana hukum yang akan berprofesi advokat. Nah, berikut ini enam langkah praktis menulis memorandum hukum yang Hukumonline rangkum dari buku berjudul Mahir Menulis Legal Memorandum.

1. Identifikasi Fakta Hukum

Bagian pertama dari memorandum hukum adalah kasus posisi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memilah fakta yang relevan dan tidak relevan. Penulis memorandum hukum harus menemukan apa saja fakta hukum yang ada untuk tahap selanjutnya.

2. Merumuskan Masalah Hukum

Bagian ini yang paling utama dalam keseluruhan bangunan argumentasi memorandum hukum. Salah merumuskan masalah hukum sama dengan salah memberikan jawaban dalam pendapat hukum yang dibutuhkan. Masalah hukum bisa dicari pada level dogmatika, teori, atau filsafat hukum.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait