Setidaknya ada 11 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024 bergelar doktor hukum. Rata-rata mendapatnya dari kampus-kampus hukum negeri dan swasta terkemuka Indonesia. Lima orang mendapat gelar dari kampus hukum negeri dan enam lainnya dari kampus hukum swasta.
“Kerja di DPR memang lekat dengan hukum. Wajar kalau banyak anggota DPR yang kemudian melanjutkan studi hukum,” ujar Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada Hukumonline. Namun, Titi tidak menganggap pencapaian jenjang studi hingga doktor hukum penting bagi anggota DPR.
“Yang krusial adalah DPR diisi orang-orang yang mau dan mampu menjalankan amanah rakyat. Bukan mereka yang hanya memuaskan hasrat kekuasaan,” kata dia dengan tegas. Nah, dari kampus mana saja para doktor hukum di kursi anggota DPR yang mengemban amanah rakyat itu?
Baca Juga:
- Sarjana Hukum Bukan Jaminan Mutu, Simak 3 Tips Pilih Anggota DPR
- Perlukah Lebih Banyak Sarjana Hukum di Kursi Anggota DPR?
Berikut ini deretan kampus beserta profil ringkas sebelas anggota DPR RI yang bergelar doktor hukum. Perlu dicatat, semua gelar doktor hukum ini adalah hasil belajar sungguhan, bukan Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) hasil "berjasa luar biasa" yang kerap mengundang tanya.
Universitas Padjadjaran
1. Dr. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.
Achmad tercatat menuntaskan sarjana hukum di Universitas Indonesia Esa Unggul, dilanjutkan studi magister hukum di Universitas Pasundan. Selain itu mantan Bupati Pandeglang ini pernah juga memiliki gelar magister ilmu politik dari Universitas Indonesia. Gelar doktor hukum diraih dari Universitas Padjadjaran. Ia mewakili daerah pemilihan Banten I dari Partai Keadilan Sejahtera dan bertugas di Komisi III serta Badan Urusan Rumah Tangga.
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
Junimart Girsang meraih sarjana hukum dari Universitas Katolik Parahyangan dan magister hukum dari Universitas Padjadjaran. Advokat ini lalu kembali menuntaskan studi doktor hukum di Universitas Padjadjaran. Ia mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan bertugas di Komisi II serta Mahkamah Kehormatan Dewan.