Namun Ali tidak membeberkan dengan detail rencana pemanggilan itu. Dia hanya menyampaikan bila urusan uang yang disita tersebut nantinya akan dimintakan konfirmasi ke para pihak yang diduga mengetahui. “Karena yang terpenting uang telah dilakukan penyitaan dan akan dikonfirmasi kepada para saksi, saksinya siapa yang nanti akan dipanggil untuk dikonrfirmasi dan barang bukti ini nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” kata Ali.
Saat dikonfirmasi wartawan terkait hal ini, Antam enggan berbicara banyak. Menurutnya ia hanya akan memberikan keterangan kepada penyidik.
Nama Antam Novambar memang tidak asing bagi KPK. Ia pernah mendaftarkan diri sebagai Capim KPK pada 2019 lalu tepatnya saat tahapan wawancara dengan panitia seleksi atau pansel, Antam menolak anggapan anggota Polri yang bertugas di KPK bisa memperlemah KPK. Antam menyebut opini tersebut keliru.
"Saya tidak setuju kehadiran polisi untuk memperlemah KPK. Memang yang saya rasa, KPK saat ini menggunakan opini, penggiringan opini selalu, opini bahwa polisi masuk ke sana untuk memperlemah," kata Antam dalam tes wawancara dan uji publik di gedung Setneg, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Anggota Pansel Capim KPK, Hamdi Muluk meminta Antam memberikan contoh soal Polri tidak memperlemah KPK. Antam menjelaskan, anggota Polri yang masa dinasnya sudah selesai di KPK tidak pernah menghalangi kinerja KPK. “Saya tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi di KPK menurut laporan anggota-anggota kami yang sudah selesai masa dinasnya tidak pernah mereka menghalang-halangi, jangan sampai kita termakan isu atau fitnah, termasuk saya sebagai apa,” jelasnya.
Nama Antam juga pernah menjadi kontroversi. Dilansir majalah Tempo Edisi 16 Februari 2015, ia dianggap ikut terlibat mengintimidasi Direktur Penyidikan KPK kala itu, Endang Tarsa dalam penetapan tersangka Budi Gunawan. Tapi Antam membantah hal tersebut dan menyebut pertemuan dengan Endang hanya silaturrahmi dan berjalan dengan baik. Dibalik kontroversinya, Antam juga meraih sejumlah penghargaan salah satunya Bintang Bhayangkara Pratama dari Presiden Joko Widodo pada 2017.
Dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster, total ada tujuh tersangka yang ditetapkan KPK, termasuk Edhy Prabowo. Enam orang lainnya adalah Safri sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misanta sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih sebagai staf istri Edhy Prabowo, Amiril Mukminin sebagai sekretaris pribadi Edhy Prabowo, serta seorang bernama Suharjito sebagai Direktur PT DPP.