Agar Kian Lincah, UU IKN Terbaru Beri Beragam Kewenangan OIKN
Terbaru

Agar Kian Lincah, UU IKN Terbaru Beri Beragam Kewenangan OIKN

Kepala OIKN menerima kuasa dari Presiden sebagai pengguna anggaran/pengguna barang untuk IKN. Presiden memberi mandat berupa pengelolaan keuangan daerah khusus IKN kepada Kepala OIKN selaku kepala Pemda Khusus IKN, hingga mengelola barang milik OIKN.

Ady Thea DA
Bacaan 5 Menit

Pasal 23 RUU mengatur Kepala OIKN menerima kuasa dari Presiden sebagai pengguna anggaran/pengguna barang untuk IKN. Presiden juga memberi mandat berupa pengelolaan keuangan daerah khusus IKN kepada Kepala OIKN selaku kepala Pemda Khusus IKN, termasuk untuk mewakili OIKN dalam kepemilikan kekayaan IKN yang dipisahkan.

Kemudian Pasal 24  ayat (1) menyebut pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dan penyelenggaraan Pemda Khusus IKN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), APB Ibukota Nusantara, dan sumber lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundangan. Kepala OIKN juga berwenang mengatur dasar pelaksanaan pemungutan pajak daerah khusus IKN dan retribusi daerah khusus IKN melalui Peraturan Kepala OIKN. Pendanaan yang bersumber dari APBN bentuknya bisa berupa penyertaan modal negara kepada badan usaha OIKN.

Pengelolaan keuangan dan barang

UU IKN terbaru memberi kewenangan Kepala OIKN selaku pengelola keuangan daerah khusus IKN menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja IKN. Anggaran pendapatan dan Belanja IKN setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Kepala OIKN setelah mendapat persetujuan Presiden dan dilakukan pembahasan dengan DPR. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran IKN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja IKN diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Pasal 32 ayat (2) menegaskan barang milik daerah yang berada di IKN dialihkan menjadi Barang Milik Negara (BMN) dan/atau barang milik OIKN. Pengalihan barang milik daerah menjadi milik OIKN diatur melalui Peraturan OIKN. Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) menegaskan kegiatan persiapan, pembangunan, dan/atau pemindahan IKN tak sekedar dikoordinasikan tapi juga dilakukan oleh OIKN dengan berpedoman pada Rencana Induk IKN.

Lebih lanjut Pasal 36 ayat (4) mengatur BMN yang dihasilkan kementerian/lembaga dalam rangka pembangunan IKN dapat dialihkan kepada OIKN, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. Pengelolaan BMN yang dialihkan kepada OIKN itu menjadi tanggung jawab OIKN. Berbagai ketentuan baru yang mengatur kewenangan OIKN juga ditur dalam pasal 36A RUU.

Misalnya, menegaskan Kepala OIKN sebagai pengelola barang milik OIKN. Kepala OIKN berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik OIKN. Serta melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik OIKN. Pengelolaan barang milik OIKN dapat dilakukan pemindahtanganan dan/atau pemanfaatan.

Sebagai bagian dari pengelolaan, Pasal 36A ayat (5) mengatur barang milik OIKN dapat dilakukan pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dan/atau disertakan sebagai penyertaan modal OIKN. “Pertanggungjawaban pemindahtanganan barang milik OIKN sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan oleh Kepala OIKN kepada Presiden,” begitu bunyi Pasal 36A ayat (7) UU IKN terbaru.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait