Edward menyatakan pihaknya tidak perlu menunggu hasil dari Dewan Pers. Karena, masalah karikatur ini bukan lah yang pertama kalinya. “Dulu, digambarkan juga Kapolri terkait-kait dalam pusaran mafia batu bara. Tapi, setelah dicek, tidak ada beritanya. Ketika itu, kami sudah ingatkan kepada Tempo, tapi sekarang terulang lagi,” tuturnya. Oleh karena itu, Polri menganggap tidak ada itikad baik dari Majalah Tempo, sehingga untuk kali ini, Polri juga akan melakukan upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana.
Wakadiv Binkum M Pangabean membenarkan adanya upaya ini. Menurutnya, karikatur itu telah mencoreng citra institusi Polri. Sehingga, Polri melakukan upaya hukum dengan melaporkan Majalah Tempo ke Bareskrim. Ada dua pasal yang dikenakan terhadap pihak penanggung jawab Majalah Tempo. Pertama, Pasal 207 KUHP, dan kedua Pasal 208 KUHP.
KUHP Pasal 207 Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. |
Pasal 208 (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. |
Tidak ada itikad buruk
Atas upaya hukum yang dilakukan Polri, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Muryadi yang dihubungi wartawan mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan. “Yang saya lihat dari detik.com (sebuah media online), mereka baru kirimkan surat ke Dewan Pers. Kalau untuk yang laporan ke Bareskrim saya belum tahu,” akunya.
Namun, apabila laporan ke Bareskrim itu memang benar adanya, Wahyu menganggap Polri salah alamat. Karena, “kami sama sekali tidak ada motif untuk menghina Polri dalam cover (sampul) majalah itu. Apalagi, menyamakan polisi dengan babi”. Untuk itu, Wahyu meminta agar Polri menanggapinya dengan kepala dingin, karena itu hanyalah sebuah karikatur yang menggambarkan rekening para perwira Polri yang “gendut” atau di luar kewajaran.
“Jadi, harusnya dilihat historisnya. Yang menggambarkan rekening perwira Polri yang banyak itu kan celengan. Dan celengan itu berasal dari kata ‘celeng’, yang artinya babi,” terangnya. Dengan demikian, Wahyu menegaskan tidak ada niatan pihaknya menyamakan Polisi dengan babi.
Tapi, apa mau dikata, Polri telah melakukan langkah hukum dengan melaporkan Majalah Tempo ke Bareskrim. Padahal, menurut Wahyu, seharusnya Polri menggunakan mekanisme pers dengan menunggu hasil dari Dewan Pers terlebih dahulu. Namun, karena sudah terlanjut, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo ini menyatakan pihaknya akan mengikuti dan menjunjung tinggi proses hukum.
“Tentunya kalau sudah begitu, kami akan siap untuk menegakkan proses hukum itu. Kami juga akan menjunjung tinggi yang namanya proses hukum,” pungkasnya.