“Sehingga produk adiktif konsumen pendekatannya berbeda sehingga harus ada pasal-pasal khusus yang dimasukkan dalam amandemen UUPK tersebut,” ujarnya.
Di samping itu, Tulus juga mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap implementasi UU (Perlindungan Data Pribadi) dan mencegah kebocoran data konsumen, termasuk memaksimalkan UU PDP sebagai payung hukum saat bertransaksi digital karena pengetahuan konsumen mengenai bisnis proses terutama e-commerce masih rendah yang kemudian memunculkan konflik saat proses Cash on Delivery terjadi.
Belum lagi masih banyak konsumen yang terjebak dengan iklan produk dengan iming-iming harga murah, sehingga pelaku usaha juga perlu meningkatkan literasi konsumen terhadap transaksi secara online termasuk mengenai jasa keuangan.
Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Irna Nurhayati, banyak perubahan dinamika yang terjadi selama dua puluh tahun sejak UUPK diterbitkan pada tahun 1999 silam. Hal ini membuat UUPK sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi sehingga diperlukan perubahan atau amandemen.
“Memang dari usia yang sudah cukup tua ada beberapa isu atau persoalan terkait kelemahan-kelemahan di UUPK. Karena belum sesuai perkembangan zaman dan belum harmonis dengan peraturan-peraturan yang baru,” kata Irna.
Irna mengatakan salah satu hal yang harus direvisi dalam UUPK adalah klausula baku. Dia menilai dalam revisi UUPK perlu penambahan kata ‘baku’ setelah kata ’perjanjian’ pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), serta perlu diberikan definisi perjanjian baku pada pasal 1. Selain itu perlu mengakomodasi pengaturan e-commerce khususnya transaksi konsumen lintas negara sesuai UU 19 Tahun 2016 tentang ITE.
Di sisi lain, revisi UUPK juga harus mengatur lebih terstruktur atau tersistematis untuk sektor yang spesifik atau tertentu seperti pengaturan larangan perusahaan periklanan (pasal 17 ayat (1)) menjadi satu bagian/kesatuan dengan pengaturan tanggung jawab pengusaha periklanan.
Revisi UUPK perlu dipertimbangkan untuk mengakomodasi pengaturan cross-border consumer protection in ASEAN Economic Community (AEC), serta extraterritoriality principle dan mengakomodasi online dispute resolution (ODR) untuk penyelesaian sengketa ganti rugi transaksi online.