Alasan Pentingnya Merevisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Terbaru

Alasan Pentingnya Merevisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Seperti menyikapi perkembangan dinamika di Arab Saudi, serta aspek ekonomi. Penyelenggaraan ibadah haji di Saudi sudah menjadi industri, tidak sebatas penyelengaraan ibadah semata.

Rofiq Hidayat
Bacaan 4 Menit

 

“Sekarang semua pelayanan yang di Arab Saudi terkait haji dan umroh itu dilakukan oleh PT atau syarikat. Jadi swastanisasi terhadap penyelenggaraan itu menjadi sangat kental,” ujarnya.

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melanjutkan, penyelenggaraan haji menjadi kental dengan swastanisasi. Oleh karena itu, persoalan UU 8/2019 mengamanatkan penyelenggaraan haji berada di tangan Kementerian Agama. Dengan kata lain, ketika melakukan berbagai macam negoisasi dilakukan antara government to bussines (G2B).

 

Akibat ketiadaan equalitas berdampak terhadap banyaknya kendala, khususnya dalam pengambilan keputusan. Sistem penyelenggaraan yang dirancang dalam UU 8/2019, menurut Bukhori tidak sepenuhnya kompatibel dalam merespons berbagai perkembangan baru. Tapi begitu, revisi UU 8/2019  menjadi usulan DPR perlu mendapat persetujuan pemerintah.

 

“Nah pemerintah setuju atau tidak, sehingga perjalanan pembahasan RUU ini tergantung pemerintah,” katanya.

 

Dia menilai dampak revisi UU 8/2018 dipastikan mengena Kemenag dan sistem perjalanan haji. Namun normatifnya, revisi 8/2019 mesti dibahas di 2023. Sebab bila melewati 2023, Prolegnas Prioritas bakal direvisi ulang menentukan revisi UU 8/2019 menjadi prioritas atau sebaliknya.  “Ketika turun bukan menjadi prioritas, gak bisa lagi dibahas, tetapi ini punya waktu satu tahun ini,” ujarnya.

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Faried Aljawi menambahkan, keberadaan UU 8/2019 memang sudah harus direvisi. Sebagai penyelenggara ibadah haji dan umrah, Faried merasakan tak lagi relevannya UU 8/2019 dengan situasi kekinian.

 

Dia berpendapat, UU 8/2019 belum mengatur proses transformasi digital tentang penyelenggaraan haji dan umrah. Penyelenggaraan haji di berbagai negara sudah dionline-kan. Seperti di Australia, Inggris. Lantas bagaimana dengan Indonesia?. “Ini pertanyaannya, maka pemerintah Indonesia harus mengatur tentang digitalisasi haji dan umroh seiring dengan kebijakan Arab Saudi,” ujarnya.

Tags:

Berita Terkait