Oleh karenanya, dengan melanjutkan prosesi eksekusi mati, pihak berwenang Indonesia tidak hanya melawan kewajibannya terhadap hukum internasional, tetapi meletakan negeri ini melawan tren global menuju abolisi hukuman yang tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia ini.
Hingga hari ini, mayoritas negara-negara di dunia menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan, termasuk baru-baru ini Fiji dan Nauru. Lebih dari dua pertiga negara di dunia menghapuskan hukuman mati dalam sistem hukum mereka atau secara praktik.
Dalam kaitannya dengan rencana eksekusi di Nusakambangan yang santer terdengar belakangan, Amnesty International prihatin sebab beberapa di antara terpidana mati yang mungkin akan dieksekusi mati minggu ini belum bisa mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Pernyataan pihak berwenang terkait penerapan hukuman mati selama ini sangat memprihatinkan, lantaran sudah sangat menyudutkan dan seolah para terpidana memang layak dilanggar hak hidupnya. (Baca juga: Ini 10 Hal yang Perlu Diketahui Tentang Eksekusi Hukuman Mati)
Amnesty International terus mengingatkan pemerintahan Jokowi agar menepati janji politiknya soal Hak Asasi Manusia. Presiden menurut mereka harus memperbaiki penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan segera menerapkan moratorium eksekusi mati.“Amnesty International menentang hukuman mati tanpa syarat, bagi semua kasus dan di dalam situasi apapun,” kata Josef Roy Benedict, Wakil Direktur Kampanye Amnesty International wilayah Asia Tenggara dan Pacific kepada Antara di London, Rabu (27/7).Pernyataan pihak NGO HAM internasional ini dikeluarkan berkenaan Kejaksaan Agung sebagai eksekutor hukuman mengumumkan dalam wawancaranya dengan media di Indonesia akan melaksanakan gelombang ketiga eksekusi mati. (Baca juga: Gembong Narkotik Freddy Budiman Dipersiapkan Jalani Eksekusi Mati)Amnesty International meminta Indonesia meninjau kembali keputusan hukuman mati dan mengubah semua vonis mati serta menghapuskannya dari legislasi nasional sekarang dan untuk selamanya.