Jika yang dilawan adalah ideologi, yang dapat dilakukan adalah menghentikan pelakunya atau menutup akses dimana orang itu bisa mendapat bahan peledak dan lain-lainya. "Kalau seseorang tidak bisa mendapat sumber daya bahan, bagaimana ia bisa mengebom," cetusnya.
Selama ini, kata bekas aktivis YLBHI itu, tidak ada sistem yang bekerja untuk mencegah terorisme. Peredaran bahan peledak di Indonesia dapat dikatakan tidak terkontrol. "Sepanjang aparat negara masih bisa disuap, jangan harap peredaran bahan peledak bisa dikontrol," katanya.
"Mau ditangkap seribu orang pun, sepanjang akses terhadap itu masih terbuka karena suap dan lain-lain, saya yakin itu tidak bisa diselesaikan dan hanya akan pindah tempat dan waktu saja," tambahnya. Begitu pula jika seseorang masih bisa membuat paspor dalam waktu satu jam dengan menyuap, maka tindak terorisme tidak akan dapat dikontrol.
Munir menyatakan, yang harus dilakukan secara serius oleh pemerintah untuk mencegah terorisme saat ini adalah mengontrol peredaran bahan peledak, money laundering, keimigrasian, dan bea cukai. Setelah itu, baru dilakukan early warning system, yaitu kerja intelijen untuk memberi peringatan dini. Misalnya ada bom hilang, maka segera dicari kemungkinan penggunanya, kemungkinan tempat beredarnya dan ada warning pada tempat-tempat yang mungkin menjadi sasaran.
Beberapa Kasus Peledakan Bom
Lokasi | Tanggal | Pelaku | Vonis /Tuntutan |
Rumah Dubes Filipina | 1 Agustus 2000 | -Hambali (buron)
-Amrozy (penyedia bahan peledak, mobil, dan perakitan bom)
-Utomo Pamungkas alias Mubarok bertindak sebagai perakit bom.
-Sarihin Ibnu Ahmad alias Yasir.
-Fathurrohman Al-Ghozi bertindak sebagai eksekutor
-Dulmatin (masih DPO) sebagai perakit bom.
-Syawat alias Sarjio (masih DPO) bertindak sebagai perakit bom,
-Edi Setiono alias Usman (juga sebagai terpidana peledakan bom Atrium Senen)
-Abdul Jabar |
-Dalam proses Persidangan |
BEJ | 13 September 2000 | -Tengku Ismuhadi Jafar --Nuryadin alias Nadin (melarikan diri) | Divonis 20 Tahun Penjara |
Atrium Senen | 1 Agustus 2002 | -Taufik bin Abdullah Halim alias Dani (WN Malaysia)
-Edi Setiono alias Usman | Divonis Hukuman mati
Divonis Hukuman Mati |
Legian Bali | 12 Oktober 2002 | -Ali Ghufron alias Muklas
-Amrozi bin H Nurhasyim
-Abdul Aziz alias Imam Samudra
-Silvester Tendean (Penjual bahan peledak) | Dituntut Hukuman Mati
Dituntut Hukuman Mati
Dituntut hukuman mati
Divonis 7 bulan penjara |
Mc Donald Makasar | 5 Desember 2002 | -Imal Abdul Hamid -Abdul Hamid -Muchtar Daeng Lawu, -Khaharudin Mustafa -Suryadi -Lukman, Usman | Dalam proses persidangan |
Pusat Data Hukumonline, 2003
Sebagai contoh, Pemerintah AS memiliki data mengenai siapa saja orang yang mempunyai kemampuan membuat bahan peledak. Munir mengatakan," Di Indonesia jangankan siapa yang punya keahlian membuat bom, medical record jumlah gigi orang di Indonesia saja tidak ada catatannya".
Mengenai pernyataan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kritik terhadap UU Antiterorisme harus dihentikan, menurut Munir, bom di hotel JW Marriot justru membuktikan bahwa UU Antiterorisme tidak memecahkan masalah.
"Menurut saya, tidak usah dipersalahkan kelompok Hak Asasi Manusia, tidak ada urusan dengan itu. Yang mereka harus pikirkan adalah bagaimana memperbaiki diri. Saya kira pejabat kita terlalu banyak pidato ketimbang kerja," tukas Munir.