“Tidak bisa juga kita salahkan lapas karena memang aturannya belum jelas,” tambahnya.
Apong melanjutkan persoalan mengenai anggaran lapas wanita menjadi dorongan untuk mengawal bagaimana pelaksanaan jalannya peraturan tersebut.
“Mengenai anak yang lahir di lapas, lapas akan mengganggu tumbuh kembang anak. Ini yang menjadi catatan narapidana wanita hamil dan menyusui yang memerlukan ruangan khusus yang perlu menjadi tanggung jawab negara,” katanya.
Pengaturan yang telah ada belum mampu secara maksimal menampung ide dalam lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan. Di samping itu, masih banyak hal yang merupakan dasar atau pedoman pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan belum diatur dalam undang-undang.
Meski anggaran menjadi kendala utama, tetapi nyatanya perlu kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk dapat melihat dan mencari solusi mengenai persoalan lembaga pemasyarakatan wanita selain tentang masalah anggaran.