Resesi ekonomi global di periode 2023 sudah dirasakan banyak negara. Buktinya sejumlah perusahaan raksasa di negara sedang berjuang keras menghadapi badai pemutusan hubungan pekerja (PHK). Seperti Google, Twitter, Meta (Facebook), Microsoft, Spotify, IBM, Paypal, DEL, Zoom, hingga Yahoo. Termasuk banyak perusahaan di dalam negeri. Pemerintah Indonesia perlu melihat lebih jauh potensi terjadinya badai PHK di 2023.
“Jika tak diantisipasi, maka hal tersebut akan menjadi ancaman yang serius,” ujar Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani melalui keterangannya, Selasa (21/2/2023).
Baca juga:
- Badai PHK: Perlukah Aturan Khusus Ketenagakerjaan Industri Startup?
- Aturan dan Syarat Mendapatkan Pesangon bagi Karyawan yang Di-PHK
Dia mengingatkan, pemerintah agar melakukan langkah mitigasi kongkret dalam mengantisipasi ancaman badai PHK. Indikasinya pun sudah terlihat dengan banyaknya perusahaan lokal maupun asing yang mengurangi jumlah karyawannya. Menurunnya permintaan pasar luar negeri atau ekspor barang dari Indonesia ke negeri Paman Sam Amerika dan Eropa ditengarai menjadi salah satu penyebab perusahaan melakukan PHK.
Berdasarkan informasi dari asosiasi perusahaan tekstil dan sepatu, menurut Netty permintaan ekspor tekstil turun 30 persen dan industri sepatu atau alas kaki turun 50 persen. Oleh sebab itu, kata Netty, pemerintah perlu mencari cara lain tujuan ekspor dan meningkatkan pasar dalam negeri.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) itu menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APB-Daerah dalam menstimulasi pembelian produk dalam negeri agar terjadi kenaikan permintaan. Anggaran negara harus dikelola dengan baik sebagai instrumen yang membuat ekonomi dapat bergerak dan tumbuh, sehingga badai PHK dapat diminimalisir.
“Pemerintah harus memaksimalkan penggunaan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk kebutuhan dalam negeri, sehingga memicu meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja,” ujarnya.