Aparat Penegak Hukum Diminta Merujuk pada SEMA No. 13 Tahun 2008
Berita

Aparat Penegak Hukum Diminta Merujuk pada SEMA No. 13 Tahun 2008

MA tidak bisa menginstruksikan agar setiap hakim menggunakan UU No. 40 Tahun 1999 saat mengadili kasus pers.

M-4/Mys
Bacaan 2 Menit

 

Ditambahkan Leo Batubara, sesuai dengan fungsinya Dewan Pers bisa memberikan pertimbangan apakah suatu berita merupakan karya jurnalistik atau bukan. Kalau berupa karya jurnalistik, Dewan Pers akan merekomendasikan penggunaan UU Pers. Sebaliknya, kalau berita yang dipersoalkan bukan karya jurnalistik, Dewan Pers tidak berkeberatan aparat penegak hukum menggunakan hukum pidana. Silahkan gunakan KUHP, tandasnya.

 

Dapat, bukan wajib

Namun patut dicatat bahwa melalui SEMA tersebut Mahkamah Agung tidak mengharuskan hakim untuk meminta keterangan ahli dari Dewan Pers. Tidak ada kalimat yang mewajibkan hakim memanggil ahli pers. SEMA justru menggunakan kalimat hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang pers. Bagian lain SEMA menggunakan kata hendaknya majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli.

 

Penjelasan senada sebenarnya sudah disampaikan Harifin Tumpa ketika menerima delegasi AJI di gedung MA, Selasa (13/01) lalu. Dalam pertemuan itu, AJI menyampaikan keprihatinan atas banyaknya kasus pencemaran nama baik oleh pers. AJI meminta para hakim untuk menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

Harifin Tumpa menjelaskan bahwa MA sudah mengeluarkan SEMA No. 13 Tahun 2008. MA juga sudah mengedepankan hak jawab sebagaimana diatur UU Pers. Tetapi, MA tidak mungkin memaksa setiap hakim yang menangani perkara pers memenuhi harapan kalangan jurnalis. Yang bisa dilakukan MA adalah memberikan contoh melalui putusan-putusan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. MA tidak bisa menginstruksikan para hakim agar menggunakan UU Pers, karena setiap hakim memiliki independensi, ujar Harifin. 

 

Tags: