API ‘Tuntut’ Insentif Fiskal di RUU Perindustrian
Berita

API ‘Tuntut’ Insentif Fiskal di RUU Perindustrian

Gaikindo berharap RUU Perindustrian memfasilitasi industri yang bisa berpartisipasi dalam pembangunan SDM.

Oleh:
YOZ
Bacaan 2 Menit
API ‘Tuntut’ Insentif Fiskal di RUU Perindustrian
Hukumonline

Komisi VI DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan pelaku industri terkait RUU Perindustrian, Kamis (7/2). Kali ini, komisi mendengar masukan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dan Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi).  

Dalam kesempatan ini, API meminta Komisi VI mendesain skema penguatan industri dengan pembebasan pajak. Saat ini, skema pembebasan pajak Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan hanya diberikan kepada industri yang membangun pabrik di luar Jawa serta berorientasi ekspor.  

Ketua API Ade sudrajat mengatakan, seharusnya API bisa mendapatkan insentif fiskal serupa karena sudah membuka lapangan kerja. "Tax holidayatau tax allowance jangan berdasarkan nilai investasi, tapi lebih baik berdasarkan berapa jumlah tenaga kerja yang terserap," ujarnya.

Menurut Ade, polemik upah murah tidak akan terjadi jika RUU Perindustrian mewajibkan pemerintah memberi insentif fiskal buat industri padat karya. Pasalnya, perusahaan bisa mengalihkan beban pajak menjadi penambahan gaji buruh.

API juga mendesak DPR memikirkan jaminan keamanan usaha bagi para pengusaha padat karya. Menurut Ade, Pasal 39 RUU Perindustrian tidak tegas mengatur format perlindungan buat pabrik yang ditutup pengunjuk rasa dari elemen serikat pekerja. “Akhir-akhir ini marak demo yang anarkis dan buruh bisa menutup perusahaan sehingga menimbulkan kerugian," katanya.

Selain itu, API mempersoalkan sulitnya mendapatkan pasokan energi, khususnya gas karena harga jual yang tinggi. Apalagi, industri tekstil garmen sangat bergantung pada bahan bakar gas untuk mesin. Menurut Ade, masalah ini menjadi hambatan besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan daya saing menghadapi produk asal Cina.

“Pemerintah melalui Perusahaan Gas Negara (PGN) pilih kasih lantaran menjual harga gas lebih mahal kepada industri dalam negeri,” ujar Ade.

Halaman Selanjutnya:
Tags: