API ‘Tuntut’ Insentif Fiskal di RUU Perindustrian
Berita

API ‘Tuntut’ Insentif Fiskal di RUU Perindustrian

Gaikindo berharap RUU Perindustrian memfasilitasi industri yang bisa berpartisipasi dalam pembangunan SDM.

Oleh:
YOZ
Bacaan 2 Menit

Untuk itu, API mendesak DPR untuk memasukkan pasal khusus mengenai jaminan ketersediaan pasokan energi bagi industri dalam negeri. Bila tidak diatur, lanjut Ade, harga jual tekstil Indonesia akan selalu lebih mahal dari produk Cina karena biaya produksi tinggi.

Sementara itu, Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto berharap RUU Perindustrian bisa merespon peningkatan peran industri dan UKM. Ia meminta RUU ini bisa memfasilitasi industri yang bisa berpartisipasi dalam pembangunan SDM.

“Pemerintah harus bisa memberikan rencana pengembangan industri selama jangka waktu tertentu agar investor bisa mengambil langkah masuk ke Indonesia,” katanya.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartanto mengatakan, RUU ini nantinya akan banyak berpengaruh terhadap industri otomotif nasional maupun multinasional yang ada di Indonesia.  Menurutnya, aturan main soal outsourcing juga perlu diluruskan kembali di dunia industri karena menyangkut produktifitas kerja industri.

Airlangga juga menggarisbawahi Standard Nasional Indonesia (SNI) sebagai salah satu instrumen agar produk lokal bisa naik kelas. Banyaknya investasi asing yang masuk, kata dia seringkali masih menggunakan komponen pendukung dari negara asal.


“Misalnya untuk komponen otomotif, baja kita dianggap belum memenuhi spek kebutuhan sehingga harus didatangkan dari negara asal,” ujar Airlangga.

Sedangkan anggota Komisi VI Ida Ria menyoroti soal kebutuhan energi untuk industri Tanah Air. Menurutnya, dunia industri menyerap energi terbesar di Indonesia, sehingga harus dipikirkan ketersediaannya untuk kelangsungan industri itu sendiri.

Tags: