Associate Professor Unsoed sebut JAKI sudah ‘on the Right Track’
Terbaru

Associate Professor Unsoed sebut JAKI sudah ‘on the Right Track’

Dengan mengedepankan nilai pelayanan dalam genggaman, berorientasi masayrakat, terintegrasi, dan one-stop-service, Ali Rokhman menilai JAKI sudah mengarah pada paradigma baru model pelayanan smart services.

Oleh:
Ferinda K Fachri
Bacaan 3 Menit

Layanan lainnya yang ditawarkan JAKI seperti pelayanan vaksinasi Covid-19, baginya sudah sangat luar biasa dioperasikan sebab telah mendulang banyak respons positif masyarakat yang merasa puas atas layanan tersebut. Kemudian juga terdapat JakSidasi, Jako, dan yang kini tengah dikembangkan JakOne Pay.

Pada sisi informasi, lanjutnya, sudah terdapat banyak sekali bagian dari JAKI yang membantu masyarakat dalam memperoleh info resmi. Beberapa diantaranya JakWarta, JakSiaga, JakEmisi, JakPangan, dan lain sebagainya. “(Tapi) sekali lagi, masih ada beberapa yang harus berpindah, download aplikasi lain.”

Dari keempat inti terkait peran birokrasi dalam pemerintahan modern yang disebutkan, Ali menggarisbawahi mengenai salah satu peran birokrasi adalah sebagai regulator. “Ini yang masih menjadi tanda tanya bagi saya, karena saya belum menemukan di sini yang kaitannya regulasi. Proses bagaimana pemerintah menyusun kebijakan, bagaimana warga negara itu ikut terlibat dalam menyalurkan aspirasi. Ini barangkali menjadi peluang bagi pengembangan JAKI selanjutnya,” saran dia.

Sebagai aplikasi kolaboratif antara pemerintah dan warga Jakarta, terlihat sudah banyak vendor asing yang bergabung lakukan kerja sama dengan JAKI. Atas kolaborasi yang terjalin itu, Ali menegaskan perlunya hubungan kolaborasi yang dibangun saling menguntungkan antara pihak pemerintah Jakarta dengan vendor yang bergabung.

“Dengan adanya aplikasi itu (JAKI) yang perlu dipersiapkan adalah persiapan di back office. SDM jelas dipersiapkan, infrastruktur, kemudian harus ada perubahaan pola bisnis ini kaitannya nanti dengan reformasi birokrasi, urusan yang ada dalam layanan pemerintah harus berubah, kewenangan berubah. Jadi ‘dibelakangnya’ itu perlu ada semacam perubahan juga, bukan hanya sekedar menyediakan aplikasi. Karena harus disiapkan semua aturan-aturannya, termasuk penganggarannya.”

Tags:

Berita Terkait