Bakal Harmonisasi, Pemerintah Usul 7 Materi dalam RUU ITE
Terbaru

Bakal Harmonisasi, Pemerintah Usul 7 Materi dalam RUU ITE

Agar ada penyesuaian dengan muatan materi KUHP. Ketujuh poin antara lain perubahan sejumlah ketentuan ayat dan pasal.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit

Dalam muatan materi RUU ITE, pemerintah memperhatikan upaya peningkatan penataan dan pengaturan informasi dan transaksi elektronik. Johnny memaparkan ketujuh usulan pemerintah tersebut. Pertama, perubahan terhadap ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 27 mengenai kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman dengan merujuk pada ketentuan UU 1/2023.

Kedua, perubahan ketentuan Pasal 28, sehingga hanya mengatur ketentuan mengenai berita bohong atau informasi menyesatkan yang menyebabkan kerugian materiil konsumen. Ketiga, penambahan ketentuan Pasal 28A diantara Pasal 28 dan Pasal 29 mengenai konten suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Serta pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat.

Keempat, perubahan ketentuan penjelasan Pasal 29 mengenai perundungan (cyber bullying). Kelima, perubahan ketentuan Pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Keenam, perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan denda serta menambah pengaturan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas penyalahgunaan pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1).

Ketujuh, perubahan ketentuan Pasal 45A terkait pidana atas pemberitahuan bohong dan informasi menyesatkan yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Selain tujuh materi perubahan tersebut, Johnny menyampaikan kementerian yang dipimpinnya mengadakan diskusi publik di periode 2022 mengenai UU 19/2016. Salah satu poin penting dalam usulan yang muncul selama diskusi publik soal adanya masukan agar dalam RUU ITE menyertakan norma restorative justice.

“Usulan ini direncanakan dimuat dalam UU ITE sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang merupakan delik aduan dalam Pasal 45 ayat (5) UU ITE terkait bentuk aplikasi restorative justice,” katanya.

Dia melanjutkan, pemerintah telah menetapkan pedoman implementasi atas pasal-pasal tertentu UU 19/2016 agar aparat penegak hukum di tingkat penyidikan maupun penuntutan memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan ketentuan pidana konten ilegal secara konsisten. Langkah tersebut menjadi strategi jangka pendek. Sementara strategi jangka panjang, pemerintah mengajukan RUU ITE sebagai inisiatif di periode 2021 lalu.

“UU ITE dibentuk untuk menciptakan ketertiban (order) di ruang siber dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai penjelasan pemerintah bakal menjadi bahan dalam pembahasan RUU di rapat berikutnya. Komisi I bakal menjadwalkan agenda pembahasan di masa sidang berikutnya, mengingat DPR bakal memasuki masa reses. Sementara Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari fraksi-fraksi bakal disampaikan segera ke pemerintah dengan terlebih dahulu melakukan kompilasi oleh Kesekretariatan Komisi I.

“Sedang dalam proses. Pembahasan akan segera dilakukan setelah masa reses berlangsung. Mudahan-mudahan DIM bisa dapat segera kami kirim untuk bahan rapat dalam forum  Panitia Kerja (Panja),” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Tags:

Berita Terkait