Ketentuan mengenai hak kekebalan dan hak istimewa seorang pejabat perwakilan negara asing telah disepakati secara Internasional oleh negara-negara di dunia. Tepatnya, telah dituangkan dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler.
Kedua konvensi tersebut menjamin akan imunitas dan keistimewaan pejabat perwakilan negara asing (pejabat diplomatik dan konsuler) dalam rangka kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut melalui UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik dan Konsuler.
“Sebetulnya isi keduanya perihal kekebalan dan keistimewaan bagi pejabat diplomatik dan pejabat konsuler hampir persis sama baik dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963. Tidak ada bedanya. Hanya, sedikit perbedaannya di dalam perumusan dan pada gradasi tertentu,” ujar Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI (Periode 2008-2011), Triyono Wibowo dalam Online Public Lecture: Diplomatic & Consular Law bertajuk "Kekebalan & Keistimewaan Perwakilan Konsuler: Perkembangan & Studi Kasus Terkini", Selasa (30/11/2021) lalu. (Baca Juga: Keistimewaan Diplomat dan Konsuler di Masa Pandemi)
Berbeda dengan Konvensi Wina 1961 yang hanya memuat 21 pasal mengenai privilege atas immunities, dia menerangkan pada Konvensi Wina 1963 sendiri terdapat kurang lebih 26 pasal. Dimana pasal-pasal itu dipisahkan ke dalam dua bagian utama. Pertama, yang menyangkut kekebalan atau fasilitas yang dimiliki oleh gedung atau kantor konsulat. Kedua, kekebalan dan hak istimewa yang diberikan kepada pejabat konsuler dan keluarganya.
Dalam pemaparannya, Triyono menjabarkan pada section pertama mengenai kekebalan gedung atau wilayah memiliki batasan yang diberikan. Satu contoh dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (2) Konvensi Wina 1963 yang menyebutkan seluruh konsulat untuk menghormati hukum setempat. Dalam ayat selanjutnya disebutkan gedung konsuler tidak boleh digunakan untuk hal-hal atau kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas konsuler.
Hal ini juga diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 terkait gedung kedutaan. Suatu kedutaan tidak diperbolehkan untuk digunakan dengan cara apa pun yang tidak sesuai dengan fungsi misi sebagaimana yang telah ditetapkan. Baik dalam Konvensi atau aturan lain dalam hukum internasional, perjanjian khusus yang berlaku antar negara.
Dengan demikian, meski gedung perwakilan negara asing mendapat hak kekebalan, seperti tidak boleh dimasuki orang ataupun petugas keamanan. Tetapi, tidak boleh dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan. Sebagaimana telah jelas disebutkan bahwa tetap harus menghormati aturan-aturan hukum atau peraturan lain di negara penerima selama menjalankan fungsinya.