Setelah bekerja sejak Februari, Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Indonesia, perusahaan maskapai penerbangan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akhirnya menghasilkan 9 rekomendasi. Komisi VI sebagai pihak yang membidangi BUMN itu menyerahkan 9 rekomendasi kepada Kementerian BUMN. Salah satu rekomendasinya menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) ke Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun dari cadangan pembiayaan investasi APBN 2022.
Ketua Panja Penyelamatan Garuda Indonesia, Martin Manurung berpandangan Panja yang dibentuk sejak Februari 2022 lalu itu menjadi bagian menjalankan fungsi pengawasan DPR. Setidaknya selama kurang lebih 2 bulan, Panja menggelar rapat dengan sejumlah pihak berkepentingan dalam mengidentifikasi persoalan yang dihadapi maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Termasuk sumber masalah dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang merundung Garuda Indonesia.
Menurutnya, Panja dibentuk bertujuan memastikan Garuda Indonesia dapat beroperasi secara sehat, optimal, menguntungkan dan berkelanjutan sebagai sebuah perusahaan BUMN. Melalui rekomendasi yang dihasilkan, menunjukan adanya kesamaan pandangan dalam upaya menyelamatkan Garuda Indonesia dari berbagai permasalahan.
“Ada sembilan rekomendasi,” ujarnya dalam rapat dengan Kementerian BUMN, Jumat (22/4/2022) pekan lalu di Komplek Gedung Parlemen.
Baca Juga:
Adapun 9 rekomendasi yang dimaksud pertama, Panja prinsipnya mendukung pelaksanaan skema penyelamatan Garuda Indonesia yang telah disusun Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia. Menurutnya, Panja pun meminta Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia agar melaporkan berbagai progres penyelamatan Garuda Indonesia secara berkala kepada Komisi VI DPR.
Kedua, Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia agar konsisten melaksanakan melaksanakan implementasi business plan yang telah disepakati. Meliputi optimalisasi rute, optimalisasi jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan biaya sewa pesawat, dan peningkatan pendapatan kargo dan produk ancillary.
“Komisi VI DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi business plan tersebut,” pria yang juga Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Nasional Demokrat itu.