Begini Alasan KPK Batal Beri Bantuan Hukum Firli Bahuri
Terbaru

Begini Alasan KPK Batal Beri Bantuan Hukum Firli Bahuri

Hasil rapat pimpinan, pejabat struktural dan biro hukum KPK menilai kasus yang menyandung Firli tidak terkait dengan tugas dan wewenang sebagai insan KPK.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsuus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Firli Bahuri  diputuskan setelah melakukan gelar perkara pada Rabu (22/11/2023) malam. Berdasarkan fakta penyidikan dalam gelar perkara ditemukan alat bukti yang cukup  menetapkan Filri Bahuri sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pemerasan ata gratifikasi oleh penyelenggara negara.  

Ade menuturkan pihak Kepolisian sudah memeriksa sebanyak 91 saksi dan 7 ahli sejak dimulainya penyidikan kasus ini pada 9 Oktober 2023. Penyidik juga melakukan penggeledahan di kediaman Firli di Jalan Kertanegara No.46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Gardenia Villa Galaxy, A2 No. 60, Jakasetia, Bekasi Selatan. Selain itu, penyidik telah melakukan penyitaan salah satunya dokumen penukaran valas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer totalnya senilai Rp 7,468 miliar sejak Februari 2021-September 2023.       

Atas perbuatannya itu, Firli dijerat dengan tiga pasal yakni Pasal 12e, atau Pasal 12B, atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.  

Adapun ancaman hukuman dalam Pasal 12e dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Sedangkan, Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor, ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. 

Tags:

Berita Terkait