Begini Alasan KPK Batal Beri Bantuan Hukum Firli Bahuri
Terbaru

Begini Alasan KPK Batal Beri Bantuan Hukum Firli Bahuri

Hasil rapat pimpinan, pejabat struktural dan biro hukum KPK menilai kasus yang menyandung Firli tidak terkait dengan tugas dan wewenang sebagai insan KPK.

Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit
Firli Bahuri. Foto: RES
Firli Bahuri. Foto: RES

Harapan Firli Bahuri mendapat bantuan hukum dari instansi tempatnya bernaung akibat status tersangka dalam kasus dugaan pemerasan akhirnya kandas sudah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengurungkan niatnya memberikan bantuan hukum terhadap mantan orang nomor satu di lembaga antirasuah. Lantas apa yang menjadi penyebab batalnya pemberian bantuan hukum tersebut?.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri  menegaskan pimpinan KPK telah bersepakat tidak memberikan bantuan hukum di tingkat penyidikan perkara yang menyandung Firli Bahuri yang sedang berproses di Polda Metro Jaya. Keputusan itu diambil secara bulat setelah pimpinan KPK menggelar rapat internal bersama pejabat struktural dan biro hukum KPK.

“Pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait penyidikan perkara dugaan korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (29/11/2023) sebagaimana dikutip dari Antara.

Dalam rapat pimpinan, membahas perkembangan penyidikan kasus yang menjerat Ketua KPK non aktif Firli Bahuri. Kesimpulan dari rapat pimpinan tersebut menilai kasus yang menyandung Firli tidak terkait dengan tugas dan wewenang sebagai insan KPK. Selain itu, dugaan tindak pidana yang sedang berproses di Polda Metro Jaya ternyata tidak terkait dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah yang mengatur soal hak, keuangan, kedudukan, protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK.

“Sehingga KPK tidak memberikan bantuan hukum,” imbuhnya.

Pria yang berlatarbelakang jaksa itu tidak memberikan bantuan hukum terhadap Firli sesuai dengan ketentuan dan mekanisme aturan hukum yang berlaku. Sebagai penegakan hukum, menurut Ali KPK tak akan menabrak hukum. Sebaliknya bakal patuh dan tegak lurus dengan aturan yang berlaku.


“Oleh karena itu dasar hukum itulah yang menjadi pegangan kami,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Arsul Sani berpandangan pimpinan KPK memang semestinya tidak memberikan bantuan hukum terhadap insan KPK yang tersandung kasus korupsi, bukan perkara tindak pidana lainnya. Baginya menjadi anomali bila KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi memberikan bantuan hukum terhadap  insan KPK yang menjalani proses hukum kasus tindak pidana korupsi.

Terlebih lagi jika yang bersangkutan (Firli, red) berkemampuan untuk memiliki tim penasihat hukum bagi dirinya sendiri,” ujarnya dikutip dari akun X resmi @arsul_sani.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsuus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Firli Bahuri  diputuskan setelah melakukan gelar perkara pada Rabu (22/11/2023) malam. Berdasarkan fakta penyidikan dalam gelar perkara ditemukan alat bukti yang cukup  menetapkan Filri Bahuri sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pemerasan ata gratifikasi oleh penyelenggara negara.  

Ade menuturkan pihak Kepolisian sudah memeriksa sebanyak 91 saksi dan 7 ahli sejak dimulainya penyidikan kasus ini pada 9 Oktober 2023. Penyidik juga melakukan penggeledahan di kediaman Firli di Jalan Kertanegara No.46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Gardenia Villa Galaxy, A2 No. 60, Jakasetia, Bekasi Selatan. Selain itu, penyidik telah melakukan penyitaan salah satunya dokumen penukaran valas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer totalnya senilai Rp 7,468 miliar sejak Februari 2021-September 2023.       

Atas perbuatannya itu, Firli dijerat dengan tiga pasal yakni Pasal 12e, atau Pasal 12B, atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.  

Adapun ancaman hukuman dalam Pasal 12e dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Sedangkan, Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor, ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. 

Tags:

Berita Terkait