Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Peraturan ini ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2021.
Seperti dilansir situs Setkab, Perpres ini telah disosialisasikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada kementerian/lembaga (K/L), Selasa (24/8) siang. Peraturan ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi harus mengetahui setiap kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.
“Untuk menghasilkan peraturan menteri/kepala lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha, diperlukan mekanisme pemberian Persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga,” bunyi pertimbangan lainnya.
Selain itu, pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPermen)/Rancangan Peraturan Kepala Lembaga (RPerka) juga dimaksudkan untuk meminimalkan permasalahan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. (Baca: Perpres Persetujuan Rancangan Permen Dinilai Potensi Perpanjang Birokrasi)
“Persetujuan Presiden adalah petunjuk atau arahan Presiden, baik yang diberikan secara lisan atau tertulis maupun pemberian keputusan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas,” dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1.
Sebagaimana ketentuan Pasal 2, menteri/kepala lembaga menyusun RPermen/RPerka sesuai dengan lingkup tugas kewenangannya. Rancangan peraturan tersebut disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan, arahan Presiden, atau pelaksanaan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam menyusun rancangan peraturan ini, menteri/kepala lembaga pemrakarsa dapat melibatkan K/L lain.
“Setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga wajib mendapatkan Persetujuan Presiden,” ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1.