Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Tenggang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Perma No. 3 Tahun 2006 ini merupakan aturan teknis pelaksana Pasal 37, Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terkait penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian oleh Penilai pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan musyawarah antara lembaga pertanahan (BPN) dengan pihak yang berhak (warga yang memiliki tanah dan atau rumah yang digusur).
Dalam hal musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri (PN) untuk memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Dalam Pasal 39 dan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012 disebutkan, dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah penetapan ganti kerugian, tapi tidak mengajukan keberatan ke PN atau (tetap, red) menolak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri.
“Benar, SEMA ini mengatur jangka waktu penyelesaian permohonan penitipan ganti kerugian uang pembebasan lahan bagi pihak yang tidak terima (keberatan, red) dengan besaran uang ganti rugi yang telah ditetapkan,” ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dihubungi, Sabtu (6/3/2021).
Andi Samsan menerangkan SEMA No. 2 Tahun 2021 tentang konsinyasi (penitipan) ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum. “Sebelumnya sudah ada Perma No 3/2016, tetapi karena terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa PN paling lama dalan jangka waktu 14 hari wajib menerima (menetapkan, red) penitipan ganti kerugian itu,” ujar Wakil Ketua MA Bidang Yudisial ini.
SEMA No. 2 Tahun 2021 yang diteken Ketua MA M. Syarifuddin pada 2 Februari 2021 ini memang imbas dari berlakunya Pasal 123 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur Pengadilan Negeri (PN) paling lama dalam jangka waktu 14 hari wajib menerima (menetapkan, red) penitipan ganti kerugian terkait ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau penitipan uang ganti rugi pembebasan lahan.
Sebab, Perma No. 3 Tahun 2016 tidak mengatur tenggang waktu penyelesaian permohonan penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Untuk itu, sebelum dilakukan perubahan atas Perma Nomor 3 Tahun 2016 tersebut, MA menetapkan teknis administrasi dan kebijakan sebagai berikut.