Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina dapat menghilangkan akses masyarakat yang tidak mempunyai HP dan jaringan internet.
"Ada beberapa persoalan yang harus dikritisi. Yaitu, bagaimana dengan konsumen yang tidak memiliki gadget dan atau bahkan kuota internet saat mau beli BBM? Kemudian masalah keandalan internet di suatu daerah juga masih banyak gangguan," ungkap Tulus saat menjawab pertanyaan Hukumonline, Rabu (29/6).
Selain itu, pembelian melalui aplikasi juga mengakibatkan risiko antrean panjang saat pengisian BBM. "Secara operasional hal ini juga berpotensi membuat antrean panjang di area SPBU, bahkan crowded. Oleh karena itu, seyogyanya harus banyak petugas yang mengaturnya" tambah Tulus.
Baca Juga:
- Dari Business Judgment Rule Hingga Potret Kepemimpinan Perempuan di Kursi Kantor Hukum
- Rampungkan Proses PKPU, Garuda Indonesia Fokus Maksimalkan Profitabilitas
Meski demikian, dia menyatakan pembelian BBM subsidi melalui aplikasi memiliki tujuan untuk meringankan anggaran subsidi yang membengkak. Sebab, Tulus menyampaikan subsidi Rp 520 triliun termasuk listrik harus dikeluarkan pemerintah. "Istilah subsidi B agar tepat sasaran sejatinya absurd dan salah kaprah," ungkap Tulus
Kemudian, penggunaan aplikasi memang perlu ditingkatkan mengingat perkembangan teknologi digital saat ini. "Pada konteks era digital instrumen pengendali dengan menggunakan aplikasi digital adalah hal yang rasional, termasuk dengan My Pertamina. Semua layanan publik yg dikelola BUMN saat ini berbasis mobile, aplikasi," ungkap Tulus.
Sementara, anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mendukung rencana Pertamina yang mewajibkan pembeli BBM bersubsidi, yakni solar dan pertalite menggunakan aplikasi "MyPertamina".