Beragam Peristiwa HAM Sepanjang 2022
Kaleidoskop 2022

Beragam Peristiwa HAM Sepanjang 2022

Mulai dari pengepungan dan penangkapan warga desa Wadas yang menolak penambangan batu andesit, pembentukan tim PPHAM, hingga bebasnya terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai hingga persetujuan RUU KUHP menjadi UU.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 10 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Sepanjang tahun 2022 terdapat berbagai peristiwa yang berkaitan dengan HAM. Awal tahun 2022 diwarnai dengan tindak lanjut yang dilakukan aparat kepolisian terhadap laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, terhadap Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, dan Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Laporan itu terkait dugaan pencemaran nama baik dalam unggahan video diskusi antara Fatia dan Haris yang diunggah di kanal YouTube. Diskusi itu membahas pertambangan di Papua.

Penasihat hukum Fatia, Muhammad Isnur, mengatakan pagi ini, Selasa (18/1/2022) jam 07.45 WIB kediaman Fatia disambangi 5 aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk melakukan pemanggilan paksa. Peristiwa yang sama juga dialami Haris, sebanyak 4 aparat kepolisian mendatangi tempat tinggalnya. Mereka berdua menolak untuk dibawa aparat tanpa didampingi pihak kuasa hukum dan memilih untuk hadir sendiri ke Polda Metro Jaya.

Fatia dan Haris sebelumnya sudah berniat kooperatif untuk melaksanakan pemeriksaan dan memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Hal itu bisa dilihat dari beberapa kali tim kuasa hukum mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan karena berhalangan hadir sesuai waktu yang ditentukan kepolisian. Tapi menurut Isnur pihak kepolisian tidak pernah merespon serius permohonan tersebut.

Baca Juga:

Isnur mengingatkan proses hukum yang dijalankan oleh kepolisian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan HAM yang berlaku universal. Pemanggilan dan proses hukum yang dilakukan kepolisian terkesan dipaksakan. Jika dibandingkan dengan banyak kasus lain, aparat kerap menunda laporan masyarakat sehingga kasusnya mangkrak. Bahkan tak jarang aparat menolak laporan masyarakat sehingga muncul tagar #PercumaLaporPolisi.

Peristiwa selanjutnya pengepungan yang dilakukan aparat gabungan terhadap warga desa Wadas, kecamatan Bener, kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada 7-8 Februari 2022 lalu. Perkara yang bermula dari penolakan warga terhadap penambangan batu andesit untuk pembangunan waduk Bener di Purworejo itu berujung pada penangkapan yang dilakukan aparat terhadap warga desa Wadas. Berbagai kalangan mengecam tindakan itu mulai dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, anggota parlemen, dan partai politik.

Februari, panitia seleksi calon anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 membuka pendaftaran. April 2022, kalangan organisasi masyarakat sipil menyampaikan berbagai catatan kepada badan HAM PBB dalam rangka Universal Periodic Review (UPR) atau tinjauan berkala universal putaran keempat terkait pelaksanaan kebijakan HAM yang telah dilakukan pemerintah. Berbagai isu yang disampaikan koalisi antara lain kebijakan terkait penerapan pidana mati. Lalu, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akhirnya disahkan pemerintah dan DPR pada April 2022. Beleid itu mendapat apresiasi banyak kalangan terutama organisasi masyarakat sipil.

Tags:

Berita Terkait