Berpotensi Jadi Lembaga 'Superbody', Alasan Koalisi Tolak RUU Polri
Utama

Berpotensi Jadi Lembaga 'Superbody', Alasan Koalisi Tolak RUU Polri

Sebab, RUU Polri memperluas sejumlah kewenangannya, seperti memblokir, memutus, memperlambat ruang siber, penggalangan intelijen, penyadapan, pengawasan, dan lainnya.

Ady Thea DA
Bacaan 5 Menit
Suasana acara serah terima jabatan perwira kepolisian. Foto Ilustrasi: RES
Suasana acara serah terima jabatan perwira kepolisian. Foto Ilustrasi: RES

Rapat Paripurna DPR RI telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Kalangan masyarakat sipil menyoroti RUU Polri ini karena isinya memuat banyak masalah, seperti perluasan kewenangan kepolisian sampai menjadi lembaga “superbody”.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian mencatat sedikitnya 9 poin yang jadi alasan RUU Polri layak ditolak. Pertama, semakin memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak memperoleh informasi dan hak warga negara atas privasi terutama di media sosial dan ruang digital.

Pasal 16 ayat (1) RUU memberi kewenangan Polri untuk melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan di ruang siber. Sekaligus kewenangan melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan memperlambat akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri.

“Tindakan-tindakan memperlambat dan memutus akses internet digunakan untuk meredam protes dan aksi masyarakat sipil, seperti yang dilakukan pada tahun 2019 di Papua dan Papua Barat. Padahal, tindakan itu menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Perbuatan Melawan Hukum,” kata Isnur saat dikonfirmasi, Senin (3/6/2024).

Baca Juga:

Kewenangan Polri di ruang siber itu menurut Isnur semakin memperkecil ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Berpotensi juga menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).

Kedua, RUU Polri memperluas kewenangan intelijen dan keamanan (intelkam) yang dimiliki Polri, sehingga melebihi kewenangan lembaga lain yang mengurus soal intelijen. Pasal 16A memberi kewenangan Polri melakukan penggalangan intelijen. Penggalangan Intelijen merupakan tindakan untuk mempengaruhi sasaran dengan tujuan mengubah perilaku atau tindakan sesuai dengan keinginan dari pihak yang melakukan penggalangan. Artinya, Polri juga memiliki kewenangan untuk menagih data intelijen dari lembaga-lembaga lain yang menjalankan fungsi intelijen seperti Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS).

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait