Menurut Johan, pemerintah pusat maupun daerah harus bersinergi bersama stakeholder terutama pada sektor Kesehatan untuk merancang berbagai strategi untuk mengantisipasi kenaikan jumlah pasien COVID-19. “Hal itu dikarenakan saat ini jumlah kasus serta angka kematiannya juga terus meningkat baik di skala nasional dan daerah,” kata Johan.
Secara terpisah, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito meminta satgas daerah mengoptimlisasi posko desa/kelurahan, terlebih lagi pada daerah yang mengalami tren peningkatan kasus paska lebaran Idul Fitri. Hal ini menyusul lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Kudus paska lebaran.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menyikapi hal ini dengan mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan kapasitas perawatan pasien COVID-19 pada rumah sakit penyelenggara di lingkungan Kemenkes. Edaran ini menginstruksikan direktur atau kepala rumah sakit di lingkungan Kemenkes pada zona 1 hingga zona 3 diminta mengkonversi kapasitas ruang rawat inap dan ruang ICU yang dimiliki sesuai persentase ketersediaannya.
"Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pasien COVID-19. Oleh karena itu seluruh direktur atau kepala rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk dapat mengikuti ketentuan dalam surat edaran ini," Wiku memberi keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jumat (4/6).
Satgas pusat, meminta satgas daerah dan pemerintah di daerah untuk mengantisipasi kasus Covid-19 yang muncul di daerahnya. Bagi pemerintah daerah diminta menggunakan data perkembangan penanganan di daerahnya. Karena hal ini penting untuk menjadi basis pengambilan kebijakan penanganan agar tepat sasaran. Sehingga kasus COVID-19 yang muncul dapat ditangani lebih baik dan cepat dan dapat dikendalikan dengan baik.
"Adanya lonjakan kasus di Kudus, Jawa Tengah, sudah sepatutnya menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kapabilitas daerah dalam menangani COVID-19 di daerah terus ditingkatkan," pungkas Wiku.