Untuk penghasilan masing-masing pengacara tidak akan dipublis BPS. Kita mengacu pada ketentuan UU Statistik yang melarang untuk merilis angka yang bersifat individu, ujarnya.
Ia menambahkan, sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistika dan PP No. 51 Tahun 1999, pada setiap tahun berakhiran angka 6 BPS berkewajiban menyelenggarakan Sensus Ekonomi untuk memperoleh data rinci. Data yang dimaksud adalah data mengenai kegiatan usaha ekonomi mikro, kecil, menengah UMKM) dan usaha besar secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Data-data ini mutlak diperlukan untuk perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan ekonomi. Yang didata adalah semua jenis unit usaha ekonomi/establishment (tidak termasuk pertanian), berdomisili di wilayah hukum Indonesia dan asset atau sahamnya dimiliki oleh perorangan atau badan hukum.
Sektor yang didata mulai dari pertambangan, industri pengolahan,
perdagangan, angkutan, keuangan hingga jasa-jasa. Kantor pengacara ini kami masukkan dalam kategori industri jasa. Data detilnya bisa dilihat pada Desember 2006 ini dalam sebuah direktori tersendiri. Bentuknya mirip dengan buku telepon, paparnya.
Dalam direktori itu, tambah Pietojo, masyarakat juga dapat mengetahui mana saja kantor pengacara yang termasuk kecil, menengah, besar dan konglomerat. Untuk saat ini, datanya belum tersedia. Semuanya akan tersedia paling cepat akhir tahun ini, tegasnya. Ia menolak untuk memaparkan data mentah yang diperoleh BPS hingga saat ini.
Jika Anda saat ini mengalami kesulitan mencari alamat kantor pengacara atau kesulitan mengetahui siapa saja kantor pengacara yang menyediakan jasa di bidang HAKI, pasar modal, perceraian dan lainnya. Ke depan, kesulitan seperti itu tidak bakalan Anda alami lagi.
Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan pendataan kantor-kantor pengacara di seluruh Indonesia. Kegiatan pendataan ini, merupakan bagian dari kegiatan Sensus Ekonomi BPS yang dilakukan setiap 10 tahun sekali.
Pada Sensus Ekonomi yang dilakukan pada 1996 silam, kegiatan mendata kantor-kantor pengacara tersebut juga dilakukan. Namun, Datanya tidak terdokumentasi secara baik, sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan, ujar Deputi Bidang Statistik Ekonomi BPS, R. Pietojo kepada HukumOnline yang ditemui di BPS, Jakarta akhir pekan lalu.
Kenapa kantor pengacara juga di data dalam sensus ekonomi? Pietojo mengatakan bahwa para pengacara yang memberikan jasa kepengacaraan juga mempunyai andil dalam PDB Indonesia. Mereka memberikan added value yang tidak sedikit, ujarnya.
Data-data yang dikumpulkan dari kantor pengacara ini meliputi aset, omset, bidang jasa yang diberikan hingga penghasilan masing-masing pengacara yang tergabung dalam kantor tersebut. Namun, Pietojo memberikan catatan bahwa yang akan dipublis nanti dalam direktori hanya seputar nama kantor, alamat, bidang jasa yang diberikan, aset dan omset.