Buka Pintu Syarat Capres-Cawapres, Putusan MK Dianggap Melampaui Batas Kewenangan
Terbaru

Buka Pintu Syarat Capres-Cawapres, Putusan MK Dianggap Melampaui Batas Kewenangan

Secara tidak langsung, melalui putusan 90/PUU-XXI/2023, MK telah mengambil peran DPR dan presiden, dua institusi yang memiliki kewenangan legislasi.

Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit

Publik paham betul arah uji materi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 serta putusan yang memberikan pintu masuk agar calon tertentu dapat melenggang dalam bursa pemilihan presiden (Pilpres). Di luar soal kontestasi Pilpres, MK yang sebelumnya menjadi pembeda antara rezim Orde Baru dan rezim demokrasi konstitusional di era reformasi, saat ini hampir tidak ada bedanya. Hendardi beralasan dengan bangga para hakim konstitusi mempromosikan apa yang disebut judisialisasi politik otoritarianisme.

“Jika dahulu otoritarianisme diperagakan secara langsung, maka saat ini otoritarianisme dipermak melalui badan peradilan menjadi seolah-seolah demokratis padahal yang dituju adalah kehendak berkuasa dengan segala cara,” katanya.

Terpisah, anggota Komisi IX Irma Suryani Chaniago mengaku heran dengan sejumlah putusan MK yang terkesan tidak konsisten. Sebab tiga putusan yakni No.29/PUU-XXI/2023, No.51/PUU-XXI/2023, dan No.55/PUU-XXI/2023  ditolak MK. Sementara putusan No.90/PUU-XXI/2023 sebagian diterima.

Baginya di satu sisi putusan MK menolak ambang batas usia, namun di lain sisi tetap memberi harapan palsu dengan memasukan frasa  ‘pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah’. “MK ini lempar batu sembunyi tangan terkait batas usia 40 tapi kalau pernah jadi kepala daerah diberi diskresi. Lebih baik MK dibubarkan saja,” ujar politisi partai nasional demokrat (Nasdem) itu.

Sebagaimana diberitakan, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Pasal 169 huruf q UUU 7/2017 yang dimohonkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, bernama Almas Tsaqibbirru. Dalam permohonanya, pemohon meminta agar capres/cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.

“Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Senin (16/10/2023) kemarin.

Tags:

Berita Terkait