Business Judgement Rule, 'Doktrin Fundamental' bagi Direksi Agar Tidak Terjerat Kasus
Utama

Business Judgement Rule, 'Doktrin Fundamental' bagi Direksi Agar Tidak Terjerat Kasus

Pada akhirnya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana keputusan diambil dengan iktikad baik, tujuan, cara yang benar, dasar yang rasional, dan kehati-hatian. Selain itu, terpenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT juga harus diperhatikan.

Ferinda K Fachri
Bacaan 3 Menit
Narasumber dalam FGD bertajuk 'A Review on Business Judgement Rule Application Based on The Corporate Perspective, Legal Practitioner, and Law Enforcement' di STIH Adhyaksa Jakarta, Jumat (14/6/2024). Foto: RES
Narasumber dalam FGD bertajuk 'A Review on Business Judgement Rule Application Based on The Corporate Perspective, Legal Practitioner, and Law Enforcement' di STIH Adhyaksa Jakarta, Jumat (14/6/2024). Foto: RES

Istilah Business Judgement Rule (BJR) sudah tidak asing terdengar di Indonesia, khususnya dalam lingkup kasus hukum yang melibatkan direksi perusahaan. Banyak putusan pengadilan yang melibatkan direksi akan menyinggung BJR. BJR seringkali dipahami sebagai doktrin untuk melindungi kepentingan direksi dalam mengambil Keputusan atas dasar iktikad baik dan bertanggung jawab. 

“BJR ini sebuah doktrin dari negara common law. Sederhananya untuk melindungi direksi agar berani berinovasi dalam menjalankan roda perusahaan,” terang Founding Partner AHFP Law Fikri Aulia Assegaf dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “A Review on Business Judgement Rule Application Based on The Corporate Perspective, Legal Practitioner, and Law Enforcement” di STIH Adhyaksa Jakarta, Jum’at (14/6/2024).

Hukumonline.com

Founding Partner AHFP Law Fikri Aulia Assegaf.

Baca Juga:

Menurutnya, BJR merupakan doktrin yang sangat penting dan fundamental untuk dipraktikkan di lingkup perusahaan, khususnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Sebagai seorang praktisi, dirinya berharap penerapan BJR dapat semakin kuat dan melahirkan banyak landmark decision yang bisa menjadi acuan.Penggunaan BJR sepatutnya diterapkan pada kasus pidana dan perdata sekalipun.  

Fikri memandang pentingnya pembuktian. Terlebih, sudah terdapat landmark decision yang melibatkan salah satu direksi BUMN yang menjadi contoh bagi kasus serupa. Pada akhirnya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana keputusan diambil dengan iktikad baik, tujuan, cara yang benar, dasar yang rasional, dan kehati-hatian.

“Direksi dilarang fraud, tidak boleh conflict of interest, selanjutnya persekongkolan atau konspirasi juga (tidak boleh). Jangan sampai keputusan itu didasari untuk menguntungkan orang lain atau diri sendiri, jangan cuma business judgement saja, tapi rules tidak diterapkan. Apakah ada niat direksi ini untuk kejahatan? Apakah tidak ada kehati-hatian di dalamnya? Jangan sampai juga melakukan perbuatan melawan hukum. Tapi kembali lagi semua itu harus dibuktikan.”

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FH UP) Dr. Andi Wahyu Wibisana memandang pada dasarnya BJR harus dipahami secara holistik. Artinya, ketika membahas business judgment, maka tidak boleh luput dari rule yang ada. Padahal, kepatuhan terhadap rule tersebut sebetulnya hadir untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham. 

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait