“Demonstrasi masih terjadi di jalanan seluruh penjuru negeri meski sudah lebih kecil massanya. Jurnalis dan ‘jurnalis’ warga terus bekontribusi untuk membuat dunia terus melihat apa yang terjadi meski di bawah tekanan militer,” bebernya.
Debbie Stothard mengungkap data bahwa junta militer tidak peduli pada keselamatan rakyat Myanmar. Junta militer memperburuk pandemi Covid-19 di Myanmar dengan membunuh tenaga kesehatan, mengubah rumah sakit sebagai markas militer, bahkan membatasi testing. “Upaya tanggap Covid-19 dilemahkan oleh kudeta junta militer. Pembelian vaksin dibatalkan agar mereka bisa membeli alat tempur,” lanjutnya.
Marzuki Darusman mengakui sikap ASEAN sebagai organisasi kawasan kerja sama kawasan Asia Tenggara sangat mengecewakan dalam merespons aspirasi rakyat Myanmar. Di sisi lain, ia menilai solusi yang bisa diharapkan saat ini hanya dari tangan rakyat Myanmar sendiri. “Kita lihat gerakan perlawanan sipil terus bertahan, junta militer tidak akan bisa memobilisasi kekuatan politik dan militer untuk mengendalikan rakyat,” kata dia.
Marzuki, Debbie, dan Ohmar sepakat bahwa negara-negara di ASEAN bisa mendukung Myanmar tanpa menunggu sikap resmi ASEAN. Caranya dengan melakukan embargo senjata untuk melemahkan junta militer serta menghentikan kerja sama bisnis dengan korporasi yang mendukung junta militer. “Sangat penting menghentikan kemampuan operasional Tatmadaw (militer Myanmar, red),” kata Marzuki.
Wongpun, selaku jurnalis yang mengikuti perkembangan konflik Myanmar menilai fenomena kudeta yang terjadi bukan semata-mata masalah domestik. “Persoalan Myanmar adalah masalah bagi seluruh kawasan di Asia Tenggara. Bukan hanya fenomena nasional, tapi perkembangan otoritarianisme di seluruh kawasan. Terjadi kemunduran demokrasi di Asia Tenggara,” kata Wongpun.
Ia membeberkan perbandingan indeks demokrasi dan kebebasan sipil dalam beberapa tahun belakangan di berbagai negara Asia Tenggara. Hasilnya menunjukkan tren penurunan. Pernyataannya ini didukung hasil pengamatan Debbie. National Unity Government of Myanmar yang digulingkan kudeta junta militer sebenarnya memiliki legitimasi yang kuat berdasarkan representasi elektoral.
“NUG (National Unity Government of Myanmar-red.) mewakili 60 persen anggota parlemen paling beragam dalam sejarah Myanmar yang mewakili berbagai kelompok etnis. Ini pemerintahan yang harus didukung,” kata Debbie.