Calon Legaltech Penguji Keharmonisan Regulasi Berhasil Diciptakan Mahasiswa UI
Utama

Calon Legaltech Penguji Keharmonisan Regulasi Berhasil Diciptakan Mahasiswa UI

Memanfaatkan metode Legal Textual Entailment yang mampu mendeteksi ketidakselarasan secara semantik tanpa memerlukan konteks yang mendalam. Karya ini menjadi juara pertama dalam kompetisi yang digelar Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Normand Edwin Elnizar
Bacaan 2 Menit
Jojo, Bryan, dan Nyoo  saat diwawancara Hukumonline di Kampus Universitas Indonesia, Selasa (29/8/2023). Foto: NEE
Jojo, Bryan, dan Nyoo saat diwawancara Hukumonline di Kampus Universitas Indonesia, Selasa (29/8/2023). Foto: NEE

Tiga mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) berhasil menciptakan solusi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang bisa menguji keharmonisan peraturan perundang-undangan. Program ini berpotensi menjadi teknologi hukum (legaltech) yang membantu proses legislasi dan pembentukan kebijakan yang efisien dan efektif. Bahkan, kerja judicial review juga bisa menjadi lebih mudah.

Karya Bryan Tjandra, Nyoo Steven Christopher Handoko, dan Oey Joshua Jodrian yang tergabung dalam tim bernama Three Neuron V2 diakui keandalannya lewat babak final kompetisi Statistika Ria dan Festival Sains Data (Satria Data) 2023. Kompetisi ini diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 20-24 Agustus 2023. Tim Three Neuron V2 menyabet juara pertama di antara 209 tim peserta kompetisi yang berasal dari 50 kampus se-Indonesia. Ketiga mahasiswa ini adalah angkatan 2021 di program studi Ilmu Komputer Fasilkom UI.

“Kami ditantang membuat sistem yang bisa menguji keselarasan peraturan perundang-undangan secara otomatis. Ada data 111 peraturan perundang-undangan yang menjadi soalnya,” kata Bryan kepada Hukumonline.

Hukumonline.com

Jojo, Bryan, dan Nyoo saat menerima medali juara dalam kompetisi Satria Data 2023.

Baca Juga:

Peserta kompetisi diberikan 111 peraturan perundang-undangan yang diambil dari berbagai tingkatan, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur. Peraturan perundang-undangan yang menjadi soal untuk dipecahkan mencakup satu bidang yakni investasi.

“Totalnya mencapai 8.000 lebih ayat dalam 111 peraturan perundang-undangan itu,” kata Nyoo melanjutkan. Ia menjelaskan peserta kompetisi harus menghasilkan solusi teknologi yang bisa mengidentifikasi ayat yang tidak selaras/tidak harmonis dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

“Kami awalnya kesulitan mengenali bahasa yang digunakan dokumen hukum dan mendefinisikan ketidakselarasan ayat,” sambung Joshua. Mahasiswa yang akrab disapa Jojo mengakui bahasa hukum dalam data 8.000 lebih ayat peraturan perundang-undangan tidak sama dengan bahasa Indonesia yang umum.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait