Cara Mendeteksi Nomor Tidak Dikenal Hingga Peran Jaksa dalam Hukum Perdata dan Pidana
10 Artikel Klinik Terpopuler:

Cara Mendeteksi Nomor Tidak Dikenal Hingga Peran Jaksa dalam Hukum Perdata dan Pidana

Akibat hukum jika tak punya NPWP hingga jika penghuni kos meninggalkan barang-barang padahal masa sewa habis turut dibahas Klinik Hukumonline.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Cara Mendeteksi Nomor Tidak Dikenal Hingga Peran Jaksa dalam Hukum Perdata dan Pidana
Hukumonline

Memasuki pertengahan bulan Maret 2022, Klinik Hukumonline tak henti-hentinya menyajikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya dalam bentuk artikel tanya-jawab yang ringkas dan mudah dipahami.

Tak hanya berupa artikel, untuk kamu pendengar Podcast, ragam obrolan hukum bisa pula kamu dengarkan di Hukumonline Podcast melalui berbagai platform podcast yang tersedia. Selain itu, Klinik Hukumonline juga memproduksi berbagai infografis dan video YouTube. Kami juga hadir dalam chatbotLegal Intelligent Assistant (LIA) yang bisa menjawab pertanyaan kamu secara cepat dan tepat.

Dari pemantauan sepekan yang lalu, berikut ini kami sajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial. Dari cara mendeteksi nomor tidak dikenal hingga peran jaksa dalam hukum perdata dan pidana. Yuk kita baca bersama-sama!

  1. Jika Penghuni Kos Tinggalkan Barang-barang Padahal Masa Sewa Habis

Sudah terlambat bayar uang sewa kos selama 2 bulan, penghuni kos pergi tanpa kabar. Tapi, barang-barang milik penghuni kos masih tertinggal. Lantas, apa yang bisa dilakukan si pemilik kos?

  1. Cara Mendeteksi Nomor Tidak Dikenal

Sebagian besar netizen pasti pernah menerima pesan atau telepon dari nomor tidak dikenal dan berisikan pengancaman, fitnah, dan lain-lain. Tentu, hal ini sangat mengganggu, terlebih jika pelaku terus-menerus melakukannya. Berikut ini cara mendeteksi nomor tidak dikenal tersebut.

  1. Jika Tidak Punya NPWP, Ini Akibat Hukumnya

Sepanjang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seseorang dapat memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tapi, adakah akibat hukumnya bila tidak mempunyai NPWP?

  1. Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas diferensiasi fungsional adalah setiap aparat penegak hukum mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang terpisah satu sama lain. Aparat itu mencakup penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait