Catatan Akademisi Terhadap Penegakan Hukum Perkara Narkotika
Terbaru

Catatan Akademisi Terhadap Penegakan Hukum Perkara Narkotika

Pendekatan pidana dalam penanganan perkara narkotika berdampak terhadap kelompok rentan. Diusulkan reformulasi rumusan pidana UU Narkotika.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Wakil Dekan FH Universitas Brawijaya, Milda Istiqomah (paling kiri) dan Dosen FH Universitas Padjadjaran, Nella Sumika Putri (kedua dari kiri) dalam diskusi panel Konferensi Internasional bertema Kebijakan Narkotika, Rabu (15/5/2024). Foto: ADY
Wakil Dekan FH Universitas Brawijaya, Milda Istiqomah (paling kiri) dan Dosen FH Universitas Padjadjaran, Nella Sumika Putri (kedua dari kiri) dalam diskusi panel Konferensi Internasional bertema Kebijakan Narkotika, Rabu (15/5/2024). Foto: ADY

Pendekatan pidana dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia menimbulkan persoalan rumit. Rumusan norma pidana yang diatur UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai bermasalah sehingga aparat tidak membedakan antara pengguna, dan pengedar narkotika di pasar gelap. Kalangan akademisi dan masyarakat sipil sudah menawarkan banyak gagasan dan solusi untuk membenahi masalah narkotika.

Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Milda Istiqomah mengatakan secara umum kebijakan perang terhadap narkotika yang diusung pemerintah berdampak terhadap kelompok rentan. Badan khusus PBB yang mengurusi narkotika dan obat-obatan (UNODC) menilai Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna narkotika tertinggi.

Istilah perang terhadap narkotika atau ‘war on drugs’ dicetuskan tahun 1971 oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Richard Nixon. Tapi praktiknya, malah menyasar kalangan aktivis dan kulit hitam. Di Indonesia istilah ini bergulir pada pemerintahan Presiden Jokowi.

Mengacu penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ‘kelompok masyarakat yang rentan’ antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Perempuan rentan dimanipulasi sehingga terjerat tindak pidana peredaran gelap narkotika. Pelaku manipulasi merupakan orang terdekat seperti suami, rekan dan lainnya.

“Padahal imbalan yang diterima sangat murah, tapi ancaman pidananya berat, 5 tahun atau hukuman mati,” ujar Milda dalam diskusi panel Konferensi Internasional bertema ‘Kebijakan Narkotika’ yang diselenggarakan The Indonesian Center for Drugs Research (ICDR), Unika Atma Jaya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), dan The Asia Foundation, Rabu (15/5/2024).

Baca juga:

Menurut Milda, Mahkamah Agung (MA) telah memberi panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Harapannya Perma itu memberi perspektif bagi hakim untuk sensitif gender dalam memeriksa perkara yang menjerat perempuan.

Tags:

Berita Terkait