Ketiga, serangkaian ungkapan pikiran, perkataan dan perbuatan di muka umum terkait penistaan agama, pembangkangan sipil, termasuk dugaan extra judicial killing dalam kasus Front Pembela Islan (FPI) yang tengah ditangani Komnas HAM. Menurutnya, dugaan extra judicial killing harus direspon sebagai upaya pelaksanaan hak warga negara untuk mencari dan menemukan kebenaran atas peristiwa yang menewaskan 6 laskar FPI itu. “Para pihak berkepentingan harus membuktikan dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan.”
Keempat, kasus korupsi yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari menerima uang AS$500 ribu dari Djoko Tjandra dalam kasus cessie Bank Bali, menyalahgunakan jabatannya sebagai penegak hukum. Selain itu, terjadi perubahan status DPO Djoko Tjandra lantaran adanya surat jalan dari Irjen (Pol) Napoleon Bonaparte dan Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo melalui peran jaksa Pinangki dan keterlibatan advokat Anita Kolopaking.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi, Hermansyah Duliaimi melanjutkan poin kelima terbitnya UU No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU.
Dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan, “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.”
Karena itu, tindakan yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dianggap bukan kasus korupsi yang merugikan negara. Sejumlah pejabat penentu kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan (KSSK) hingga pejabat lainnya yang berkaitan dengan Perppu 1/2020 tak dapat dituntut balik secara perdata maupun pidana sepanjang melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Berbagai imunitas untuk banyak subjek yang menangani keuangan negara sangat potensial terjadinya pengulangan kasus-kasus kerugian keuangan negara di masa lalu. Seperti BLBI, Bank Century, dan lain-lain yang akibat hukumnya membebani masyarakat dan negara di kemudian hari, serta potensi terjadinya impunitas,” kata Hermansyah.
Keenam, Peradi juga menyoroti terbitnya UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UUU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri (Permen) No.5 Tahun 2017. Kedua beleid itu mengatur peningkatan nilai tambah sebagai upaya meningkatkan nilai mineral melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian.
Pemerintah telah dan bakal terus memberi kesempatan para investor dalam dan luar negeri menyelenggarakan proses operasi produksi peningkatan nilai tambah secara berlanjut, mulai hulu sampai ke hilir sebagai industri hilirisasi produk tambang mineral dan batubara. Pemerintah memang memiliki diskresi dalam menetapkan investor bereputasi kredibel.
Dalam pandangan Peradi, semua proses hilirasi dengan berbagai konsekuensinya harus konsisten dengan dogmatika konstitusi khususnya frasa “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945. “Proses penentuan kebijakan agar menjadi investor hilirisasi di Indonesia, mesti melibatkan pihak berkompeten yakni pihak yang dapat memastikan proses penentuan tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.”
“Perlu dibentuk tim monitoring dan audit hukum yang berkompeten sebagai organ negara mandiri agar ikut memastikan proses penentuan kebijakan kenegaraan di atas telah dilakukan secara baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.