Tindakan DPR tersebut selain dinilai tidak taat perundang-undangan dan Putusan MK, menurutnya menunjukkan bagaimana DPR hendak menambahkan kekuasaan yang selama ini ada. Bila sebelumnya hanya berwenang mengusulkan hakim konstitusi, melalui praktik yang terjadi mencerminkan keinginannya untuk juga dapat memberhentikan.
“Ini sejalan dengan revisi UU MK yang saat ini sedang di-godog, revisi keempat. Di drafnya itu disebutkan DPR bisa melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi kapanpun berdasarkan laporan dari masyarakat. Artinya, dari draf yang ada, itu bisa ‘memecat’ hakim konstitusi (yang sebelumnya dicalonkan) oleh DPR di tengah jalan,” ungkapnya.
Untuk itu, PSHK mendesak 5 poin yakni mendesak DPR mencabut keputusan pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi; mendesak Presiden untuk tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi; dan memerintahkan Aswanto kembali menjabat; mendesak Presiden dan Mahkamah Agung sebagai lembaga pengusul Hakim Konstitus untuk tidak melakukan pelanggaran hukum yang sama dengan DPR.
Kemudian menolak revisi keempat UU MK yang memperluas kewenangan lembaga pengusul hakim konstitusi untuk dapat mengevaluasi atau memberhentikan hakim konstitusi di tengah masa jabatan; serta mendesak agar pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU MK dengan menjunjung tinggi prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabel.
“Dalam situasi saat ini ada kesalahan cukup fatal yang dilakukan komisi III DPR dalam melihat kelembagaan MK. Pernyataan Ketua Komisi III DPR yang mengatakan bahwa alasan pergantian hakim konstitusi karena ‘hakim konstitusi dari DPR itu membatalkan produk UU yang dihasilkan DPR’, menurut saya ini salah satu kesalahan yang sangat fatal dari cara melihat kelembagaan MK,” tegas Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, dalam kesempatan yang sama.
MK secara konstitusional dimandatkan tugas diantaranya untuk menguji produk UU terhadap UUD, hal ini tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945. Di sisi lain, DPR memang merupakan institusi dengan tugas menghasilkan UU bersama pemerintah. “Jadi kalau dikatakan hakim konstitusi yang diusulkan DPR 'melawan' apa yang dihasilkan DPR, berarti memang masalahnya ada di cara berpikir dan pemahaman Komisi III DPR dalam melihat kelembagaan MK. Kalau memang merasa MK tidak boleh membatalkan produk DPR, maka tidak perlu lagi ada lembaga MK,” kritiknya.
Fadli menduga adanya potensi keterkaitan pergantian atau kocok ulang hakim konstitusi dengan beberapa perkara krusial yang saat ini sedang diperiksa oleh MK. Terutama dengan konteks persiapan Pemilu 2024 dan perkara yang sekarang sedang diuji di MK. Menurutnya, sangat mungkin proses di MK akan dijadikan alat legitimasi untuk mendorong agenda politik tertentu. Untuk itulah penting untuk diperhatikan Presiden.
“Menurut saya, Presiden tidak perlu menindaklanjuti surat DPR yang sudah menghentikan Aswanto dan mengangkat Sekjen MK karena prosesnya sangat cacat. Sesuatu yang bertentangan dengan hukum, tidak perlu ditindaklanjuti Presiden. Justru ini jebakan, presiden akan terjebak dalam keputusan politik yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Ini membahayakan posisi presiden sendiri,” kata peneliti Perludem itu.