Penguatan tersebut melalui taat pada landasan hukum, tertib prosedur, terbuka dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Prinsipnya terhadap upaya hukum masyarakat dalam menguji setiap UU yang dihasilkan DPR bersama pemerintah ke MK menjadi hal yang harus dihormati. Termasuk menghormati setiap putusan MK. Seperti halnya putusan MK terhadap uji formil UU 11/2020. Prinsipnya, DPR bersama pemerintah berkomitmen menindaklanjuti setiap putusan MK sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR.
Terkait fungsi pengawasan, kata Puan, DPR tetap melakukan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan APBN 2021. Menurutnya, fokus kebijakan fiskal 2021 masih diarahkan pada penanggulangan pandemi Covid-19, program pemulihan ekonomi nasional (PEN), serta penyelesaian program strategis nasional. Periode 2021, anggaran program penanggulangan pandemi dan PEN ditetapkan Rp699,43 triliun.
Bagi anggota Komisi I DPR itu, program pemulihan ekonomi dan sosial tersebut diarahkan dalam penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi dunia usaha. Menurutnya, setiap komisi dan AKD, melalui fungsi anggaran, melakukan upaya agar pemerintah menjalankan program pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian hadir dalam menanggulangi urusan rakyat di bidang sosial, ekonomi, budaya dan religius.
“Dalam melakukan fungsi pengawasan, DPR memberikan perhatian pada upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, peningkatan kualitas layanan publik, penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan kinerja aparatur pemerintah,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.