Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dalam waktu dekat. Dampak kenaikan harga pertalite bakal berdampak domino terhadap berbagai sektor perdagangan dan distribusi. Karenanya, pemerintah didorong agar mencari sumber pendanaan lainnya untuk mencegah kenaikan harga BBM bersubsidi pertalite.
“Seharusnya pemerintah itu lebih kreatif mencari sumber pendanaan lain," ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi melalui keterangannya, Kamis (18/8/2022) kemarin.
Dia khawatir bila rencana kenaikan BBM bersubsidi jenis pertalite terwujud, bukan tidak mungkin kondisi masyarakat berada dalam keadaan terjepit dan sulit. Menurutnya, bila subsidi dikurangi, menunjukan pemerintah memang dalam keadaan terjepit akibat tak lagi memiliki pendanaan. Bagi Uchok, Bank Indonesia tak lagi boleh membantu sesuai dengan anjuran International Monetary Fund (IMF).
Uchok berpandangan kenaikan anggaran perlindungan sosial tak cukup kuat mengurangi beban rakyat. Pemerintah memang mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp479,1 triliun yang diperuntukan membantu masyarakat miskin dan rentan. Anggaran ratusan triliun rupiah itu meningkat dari anggaran perlindungan sosial periode 2022 sebesar Rp431,5 triliun.
“Tiba-tiba Bansos ditingkatkan. Ini sebetulnya strategi saja agar rakyat tidak marah pada pemerintah, dikasih bansos,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran bantuan sosial yang ditingkatkan pada 2023 itu tidak akan cukup mampu mengurangi penderitaan rakyat akibat kenaikan harga berbagai bahan pokok. Bagi rakyat, strategi tersebut hanya menjadi ‘obat sementara’. Sementara penderitaan masyarakat bakal menahun akibat kenaikan harga bahan pokok. Ibarat pepatah, masyarakat seperti sudah jatuh tertimpa tangga.
Dia menyarankan agar pemerintah memikirkan cara lain agar meminimalisir dampak dari kenaikan harga BBM serta dampak lainnya seperti kenaikan harga bahan pokok. Ketimbang pertalite untuk rakyat dinaikkan, tapi masih terdapat pejabat yang mendapat fasilitas mewah. “Kalau pertalite dinaikkan, pejabat harus hidup sederhana seperti rakyat," katanya.