Cegah Kenaikan Harga Pertalite, Pemerintah Diminta Cari Sumber Pendanaan Lain
Terbaru

Cegah Kenaikan Harga Pertalite, Pemerintah Diminta Cari Sumber Pendanaan Lain

Kenaikan harga BBM bakal mempengaruhi berbagai sektor perdagangan.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit

Ekonom Center of Reform on Economics (CoreIndonesia, Piter Abdullah berpandangan, rencana pemerintah menaikan harga BBM pertalite bakal memberikan efek domino. Setidaknya bakal dimulai dari inflasi hingga pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, seberapapun BBM bersubsidi naik, bakal memicu tambahan inflasi. “Taruhlah naik hanya 10%, tetapi kenaikan itu akan memicu peningkatan angka inflasi,” kata dia.

Dia menerangkan kenaikan harga BBM bakal mempengaruhi harga bahan pokok bagi masyarakat maupun produsen. Sementara produsen pun tak lagi mampu menahan hasil produksi. Konsekuensinya bakal mentransmisi kenaikan harga bahan baku yang dipastikan bakal memicu terjadinya inflasi. Core Indonesia mencatat inflasi per Juli 2022 secara year on year mencapai 4,94 persen.

“Kalau BBM subsidi ini dilepas, saya sangat yakin inflasi bisa bergerak liar, bahkan bisa diatas 8%. Ini yang kita khawatirkan, kalau sampai 8%, yang sejauh ini dibanggakan pemerintah, inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi bagus, kita tidak bisa klaim lagi,” lanjutnya.

Piter mengakui penerimaan negara periode Juli 2022 masih dalam keadaan sehat. Sebab, masih terdapat surplus dari kenaikan harga komoditas. Nah, konsekuensi surplus membuat belum ada urgensinya menaikkan harga BBM. Tapi pemerintah, berulang kali menegaskan sikapnya tantangan di tahun 2023 bakal lebih nyata. Bahkan pemerintah perlu bijak dalam menggelontorkan anggaran.

Belum ada keputusan

Piter melanjutkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, pemerintah berencana menggelontorkan subsidi sebesar Rp297,1 triliun. Adapun subsidi ini terdiri dari Rp210,6 triliun untuk subsidi energi dan Rp86,5 triliun untuk subsidi non energi. Anggaran subsidi itu jauh lebih rendah dari realisasi subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun ditahun 2022.

Sementara, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong mata rantai kemiskinan. “Sampai saat ini, belum ada keputusan pemerintah terkait harga BBM bersubsidi, namun pemerintah memastikan bahwa mereka mempertimbangkan segala hal terkait rencana ini,” ujarnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan bakal adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi. Hanya saja pihaknya sedang mengkalkulasi kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kompensasi dalam berbagai program. Airlangga menerangkan upaya pemerintah untuk menjaga subsidi BBM agar tidak menimbulkan laju inflasi tinggi seperti yang sekarang terjadi di banyak negara.

Menurutnya, pemerintah terus mengerahkan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mendorong agar program kebijakan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi. “Tentu tantangan hyperinflation (Hiperinflasi) kelihatannya bisa kita tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan,” katanya.

Tags:

Berita Terkait