Musyawarah Nasional (Munas) ke III Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) tengah berlangsung. Munas yang mengangkat tema Advokat dan Revolusi Industri 4.0 ini akan berlangsung selama 28-29 Maret. Banyak hal menarik yang terjadi sepanjang Munas berlangsung.
Hukumonline mencatat sejumlah hal yang terjadi pada momen Pembukaan Munas, Jumat (28/9/2020), malam. Salah satunya, ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly di hadapan seluruh anggota PERADI SAI dan tamu undangan, mengingatkan kesepakatan antara ketiga orang Ketua Umum PERADI untuk menyatukan kembali PERADI yang saat ini terpecah menjadi 3 kepengurusan.
Pada kesempatan ini, Yasonna mengakui kesulitannya menyelesaikan problem perpecahan kepengurusan PERADI ini. Menurut Yasonna, jika sebelumnya dirinya mampu menyelesaikan problem dualisme kepengurusan partai politik, namun untuk menyatukan kembali PERADI, Yasonna mesti mengajak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam), Moh. Mahfud MD.
“(Setelah saya tidak berhasil menyatukan PERADI) Nampaknya Pak Menko (polhukam) lebih sakti. Padahal, saya yang keluarkan SK (Kepengurusan)-nya,” kelakar Yasonna yang disambut tawa seluruh peserta Munas yang hadir. Baca Juga: Munas III Peradi SAI dan Upaya Mewujudkan Advokat Berkualitas di Era Digital
Karena itu, Yasonna mengingatkan kembali isi kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh ketiga Ketua Umum tersebut. Dia mengingatkan jika setelah ini masih ada kubu PERADI yang bersikeras untuk menyulitkan proses penyatuan kembali PERADI, akan berhadapan langsung dengan dirinya.
Yasonna merasa perlu menekankan isi kesepakatan antara ketiga Ketua Umum PERADI dalam momen pembukaan Munas kali ini karena dirinya sudah sering bertemu dan menanyakan kesiapan ketiga kubu untuk berekonsiliasi.
“Saya ketemu Pak Luhut (Pangaribuan), siap berdamai. Saya ketemu pak Juniver (Girsang), siap berdamai. Saya ketemu pak Fauzie (Hasibuan), siap berdamai,” lanjut Yasonna.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PERADI SAI, Juniver Girsang kembali menegaskan komitmen bersatunya PERADI. Menurut Juniver, bersama ketua umum PERADI yang lain sebenarnya sudah mengupayakan untuk menyatukan kembali PERADI, hanya proses untuk menuju kesana yang belum selesai.
Komitmen Juniver ini bukan tanpa alasan. Selain bertujuan untuk mengembalikan kembali marwah organisasi PERADI (sebagai wadah tunggal, red), Juniver pun didorong oleh anggotanya untuk menyelesaikan “pekerjaan rumah” ini.
“Ada tugas yang diberikan rekan-rekan, sejak saya terpilih diminta untuk melakukan rekonsiliasi. Saya diberikan rekomendasi dalam rakernas untuk rekonsiliasi,” ungkap Juniver.
Juniver pun berjanji jika komitmen rekonsiliasi PERADI yang digagas tiga hari yang lalu berjalan, dirinya bahkan tidak akan mencalonkan diri kembali jika Munas rekonsiliasi dilaksanakan. “Langkah-langkah ini saya pertanggungjawabkan kepada seluruh anggota. Harus saya sampaikan perpecahan PERADI ini mengakibatkan terpuruknya kita sebagai advokat,” tegas Juniver yang disambut tepuk tangan seluruh hadirin.
Hal senada disampaikan pula oleh Ketua Umum PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Luhut MP Pangaribuan yang ditemui Hukumonline saat momen pembukaan Munas ini. Luhut yang juga turut hadir dalam pembukaan Munas ke-3 PERADI SAI ini mengingatkan pentingnya persatuan kembali PERADI sebagai organisasi advokat yang diamanatkan UU Advokat,
Menurut Luhut, pesan yang harus disampaikan ke publik dari terselenggaranya Munas PERADI SAI ini adalah komitmen untuk menguatkan profesi advokat dengan cara menyelesaikan polemik perpecahan kepengurusan. Karena itu, Luhut berharap pada hasil kerja Tim 9 yang ditelah ditunjuk saat penandatanganan kesepakatan bersatu di hadapan Menkopolhukam dan Menkumham tiga hari yang lalu.
“Yang lebih penting adalah kita harus memperkuat profesi advokat dengan cara yang sudah difasilitasi oleh pak Menkopolhukam kemaren,” ujar Luhut mengingatkan.
Tampak hadir dalam momen pembukaan PERADI SAI, sejumlah tokoh dan pimpinan lembaga negara, seperti Ketua Umum MPR RI Bambang Soesatyo; Ketua MK Anwar Usman; Pimpinan Komisi III DPR RI Syahroni; dan sejumlah tokoh senior advokat.