Hukumonline bersama Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia (PERKHAPPI) dan Justitia Training Center menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan 2025. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor highly-regulated karena kompleksitas bisnis dan regulasi yang harus dipatuhi.
Adanya kompleksitas tersebut, industri pertambangan membutuhkan peran praktisi hukum yang dapat membantu dalam menjamin kepatuhan hukum. Serta mencegah timbulnya risiko hukum dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
Ketua Umum PERKHAPPI Prof Faisal Santiago menuturkan kegiatan ini merupakan sertifikasi yang harus dimiliki oleh para advokat yang memiliki peminatan di bidang pertambangan. Kegiatan yang diinisiasi sejak 2020 ini telah berlangsung beberapa kali itu diusung langsung oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada saat itu, yaitu Ignasius Jonan.
“Sertifikasi ini bisa menjadi dasar bagi para peserta untuk mengklaim diri sebagai advokat yang ahli dalam konsultasi dan advokasi khususnya pertambangan,” ujar Prof. Faisal dalam pembukaan pelatihan pada, Selasa (14/1/2025) kemarin.
Baca juga:
- Presiden Jokowi Didesak Cabut PP 25/2024 Soal Izin Tambang Ormas
- Sertifikasi Konsultan Hukum Pertambangan Menjamin Peningkatan Kompetensi Profesional
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Borobudur itu melanjutkan, para peserta akan mendapatkan sertifikasi yang diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Profesional (BNSP). PERKHAPPI selama ini memberikan rekomendasi advokat yang telah bersertifikasi untuk membantu masyarakat maupun perusahaan dalam persoalan hukum mengenai pertambangan yang mereka hadapi.
Kurangnya advokat yang mengerti di bidang pertambangan tidak lagi menjadi persoalan. Hal ini dikarenakan pelatihan dan sertifikasi konsultan hukum dan pengacara pertambangan PERKHAPPI bisa menjadi jalan tengah untuk menumbuhkan advokat bersertifikasi di bidang pertambangan.
















