Karena itu, digelar pelatihan tentang narasi baru sanksi pidana alternatif yang ditujukan bagi para Pembimbing Kemasyarakatan oleh Reclassering Belanda. Acara dilaksanakan secara langsung di Indonesia dan juga bakal diajak langsung untuk berkunjung ke Belanda dalam rangka melihat praktik alternatif pemidanaan yang digadang telah berhasil menekan overcrowding penjara Belanda.
Fachrizal melanjutkan proyek ini turut melibatkan kalangan akademisi hukum dari Indonesia. Akademisi melakukan pemetaan terhadap plus dan minus dari tiap peraturan internal mengenai alternatif pemidanaan. Khususnya dalam hal ini ialah penghentian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif. “Salah satu kesimpulannya disebutkan perlu ada aturan payung dalam bentuk UU yang dapat mensinkronisasikan prosedur dan kewenangan masing-masing lembaga dalam penerapan keadilan restoratif yang betul-betul memperhatikan pemulihan kepada korban,” ujar dosen FH Universitas Brawijaya itu.
Berlangsung selama 3 hari, ajang tersebut diakhiri dengan rangkaian kegiatan roundtable discussion mengenai pentingnya pelibatan PK BAPAS dalam sanksi pidana alternatif dengan menghadirkan seluruh perwakilan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan peradilan.
“Pimpinan delegasi Reclassering Belanda, Jochum Wilderman menyebut bahwa proyek ini tidak hanya bermanfaat untuk Indonesia. Namun juga untuk Belanda sebagai bentuk sharing pengalaman dan saling belajar dari kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kegiatan penutupan juga dilanjutkan dengan kunjungan ke Kejaksaan Agung untuk bertemu dengan pimpinan Kejaksaan dalam rangka mempromosikan hasil dari program ini," katanya.