Terbaru

Daerah Otonom: Pengertian, Kewenangan, dan Syarat Pembentukan

Daerah otonom adalah istilah untuk menyebut daerah yang memiliki kewenangan mengatur urusannya sendiri. Simak seluk beluknya lewat artikel ini!

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi daerah otonom. Sumber: pexels.com
Ilustrasi daerah otonom. Sumber: pexels.com

Daerah otonom adalah istilah yang digunakan untuk menyebut daerah yang berwenang untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Untuk menjadi daerah otonom, ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi. Berikut uraian lengkap terkait daerah otonom di Indonesia.

Pengertian Daerah Otonom

Pengertian daerah otonom berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 23/2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dari daerah otonom ini dapat berupa provinsi, kota, dan kabupaten.

Istilah daerah otonom kerap sulit dibedakan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom sebenarnya cukup jelas. Istilah daerah otonom digunakan untuk menyebutkan suatu daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya. Sedangkan otonomi daerah lebih berkaitan dengan wewenang daerah tersebut.

Kewenangan Daerah Otonom

Wewenang daerah otonom dalam mengatur daerahnya didasarkan pada undang-undang. Yang menjadi ranah daerah otonom adalah urusan konkuren. Pasal 9 ayat (3) UU 23/2014 menerangkan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten/kota.

Kemudian, Pasal 9 ayat (4) UU 23/2014 menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagaimana diterangkan Pasal 13 ayat (1) UU 23/2014, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait