Dalam rangka penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2017, pemerintah sudah menekankan kepada seluruh Gubernur untuk mengacu PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, mengatakan 34 provinsi sudah menetapkan UMP 2017. Dari jumlah itu, sebanyak 30 provinsi menetapkan upah minimum sesuai PP Pengupahan, sedangkan 4 provinsi lainnya tidak mengacu PP Pengupahan.
“Sebanyak 34 provinsi telah menetapkan UMP 2017, 30 provinsi mengacu PP Pengupahan. Sedangkan 4 provinsi yakni Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Aceh tidak sesuai PP Pengupahan,” kata Haiyani di Jakarta, Senin (28/11).
Merujuk data BPS, Haiyani menyebut besaran PDB 2016 terdiri dari inflasi 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,18 persen. Dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana formula PP Pengupahan itu maka kenaikan UMP 2017 sekitar 8,25 persen.
Dari 30 provinsi yang menetapkan UMP 2017 sesuai PP Pengupahan, 4 provinsi diantaranya menggunakan mekanisme penahapan pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL). Persentase kenaikan upah minimum di daerah yang melakukan mekanisme penahapan itu yakni NTB 10 persen, Gorontalo 8,27 persen, Maluku 8,45 persen dan Maluku Utara 17,48 persen. (Baca Juga: Buruh Tolak Besaran Upah Berdasarkan PP Pengupahan)
Pada tahun 2015 ada 3 provinsi yang tidak menaikan UMP 2016 yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Tapi tahun ini mereka menetapkan kenaikan UMP 2017. Haiyani menghitung rata-rata kenaikan UMP 2017 sekitar 8,91 persen dan UMP 2017 tertinggi di Jakarta (Rp3.355.750).
Haiyani mengingatkan PP Pengupahan memerintahkan Gubernur menetapkan dan mengumumkan UMP secara serentak pada 1 November. Setelah menetapkan UMP, paling lambat upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan 21 November.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan 4 provinsi yang menaikan UMP 2017 tanpa mengacu PP Pengupahan menunjukan ada Gubernur yang berani menolak upah murah. Menurutnya, kepala daerah boleh menaikan upah minimum di atas ketentuan yang diatur PP Pengupahan. Sebagaimana diketahui pemerintah mematok kenaikan UMP 2017 sesuai data BPS yakni 8,25 persen.
Pada Desember 2016, Iqbal berencana mengajukan gugatan terhadap penetapan upah minimum di berbagai daerah yang mengacu PP Pengupahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia berpendapat PP Pengupahan bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Baca juga: Tetapkan Upah Minimum, Menaker Imbau Gubernur Gunakan Data BPS).
“UU Ketenagakerjaan sudah menjelaskan mekanisme kenaikan upah minimum yakni melalui kesepakatan dalam perundingan tripartit di dewan pengupahan (daerah). Bukan menggunakan formula PP Pengupahan,” ujarnya.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani, menilai formula kenaikan upah minimum yang diatur PP Pengupahan merupakan buah dari paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan pemerintah. Dunia usaha mengapresiasi kebijakan tersebut. Melalui formula itu pengusaha bisa memprediksi kenaikan upah minimum untuk beberapa tahun berikutnya.
Walau masih ada daerah yang menetapkan kenaikan upah minimum tidak mengacu PP Pengupahan, Rosan berharap ke depan semua daerah bisa mematuhi ketentuan itu. Menurutnya, ada beberapa daerah yang perlu beradaptasi untuk bisa mengikuti aturan PP Pengupahan. Selaras itu dia mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif ke seluruh daerah.
"Kami menyadari kebutuhan pekerja harus dipenuhi secara baik, namun kenaikan upah minimum yang signifikan akan merugikan daya saing daerah yang bersangkutan," tukasnya. (Baca juga: Buruh akan Gugat Penetapan Upah Minimum Jakarta 2017).
Ketua Umum DPN APINDO, Hariyadi B Sukamdani, berpendapat PP Pengupahan memberi kepastian dunia usaha. Sebelum peraturan itu terbit, setiap kenaikan upah minimum tidak bisa diprediksi. Misalnya hasil rapat dewan pengupahan menyepakati satu besaran tertentu untuk direkomendasikan kepada kepala daerah. Namun, kepala daerah yang bersangkutan tidak menetapkan kenaikan upah minimum sesuai usulan dewan pengupahan. Bagi Hariyadi ketidakpastian itu memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Mengenai rencana buruh menggugat penetapan upah minimum yang mengacu PP Pengupahan ke PTUN, Hariyadi mengatakan itu hak setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh sebuah kebijakan pemerintah. Dia menyambut baik rencana serikat buruh yang ingin menggunakan hak tersebut. Menurutnya, langkah itu yang semestinya ditempuh daripada melakukan cara lain yang berpotensi merugikan banyak pihak.
"Mengajukan gugatan ke PTUN itu hak masing-masing pihak. Proses hukum seperti itu yang harus dilakukan, jangan gunakan cara lain yang merugikan kita semua, " pungkasnya.
Berikut daftar UMP 2017 di 34 Provinsi yang dilansir Kementerian Ketenagakerjaan:
“Sebanyak 34 provinsi telah menetapkan UMP 2017, 30 provinsi mengacu PP Pengupahan. Sedangkan 4 provinsi yakni Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Aceh tidak sesuai PP Pengupahan,” kata Haiyani di Jakarta, Senin (28/11).
Merujuk data BPS, Haiyani menyebut besaran PDB 2016 terdiri dari inflasi 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,18 persen. Dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana formula PP Pengupahan itu maka kenaikan UMP 2017 sekitar 8,25 persen.
Dari 30 provinsi yang menetapkan UMP 2017 sesuai PP Pengupahan, 4 provinsi diantaranya menggunakan mekanisme penahapan pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL). Persentase kenaikan upah minimum di daerah yang melakukan mekanisme penahapan itu yakni NTB 10 persen, Gorontalo 8,27 persen, Maluku 8,45 persen dan Maluku Utara 17,48 persen. (Baca Juga: Buruh Tolak Besaran Upah Berdasarkan PP Pengupahan)
Pada tahun 2015 ada 3 provinsi yang tidak menaikan UMP 2016 yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Tapi tahun ini mereka menetapkan kenaikan UMP 2017. Haiyani menghitung rata-rata kenaikan UMP 2017 sekitar 8,91 persen dan UMP 2017 tertinggi di Jakarta (Rp3.355.750).
Haiyani mengingatkan PP Pengupahan memerintahkan Gubernur menetapkan dan mengumumkan UMP secara serentak pada 1 November. Setelah menetapkan UMP, paling lambat upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan 21 November.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan 4 provinsi yang menaikan UMP 2017 tanpa mengacu PP Pengupahan menunjukan ada Gubernur yang berani menolak upah murah. Menurutnya, kepala daerah boleh menaikan upah minimum di atas ketentuan yang diatur PP Pengupahan. Sebagaimana diketahui pemerintah mematok kenaikan UMP 2017 sesuai data BPS yakni 8,25 persen.
Pada Desember 2016, Iqbal berencana mengajukan gugatan terhadap penetapan upah minimum di berbagai daerah yang mengacu PP Pengupahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia berpendapat PP Pengupahan bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Baca juga: Tetapkan Upah Minimum, Menaker Imbau Gubernur Gunakan Data BPS).
“UU Ketenagakerjaan sudah menjelaskan mekanisme kenaikan upah minimum yakni melalui kesepakatan dalam perundingan tripartit di dewan pengupahan (daerah). Bukan menggunakan formula PP Pengupahan,” ujarnya.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani, menilai formula kenaikan upah minimum yang diatur PP Pengupahan merupakan buah dari paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan pemerintah. Dunia usaha mengapresiasi kebijakan tersebut. Melalui formula itu pengusaha bisa memprediksi kenaikan upah minimum untuk beberapa tahun berikutnya.
Walau masih ada daerah yang menetapkan kenaikan upah minimum tidak mengacu PP Pengupahan, Rosan berharap ke depan semua daerah bisa mematuhi ketentuan itu. Menurutnya, ada beberapa daerah yang perlu beradaptasi untuk bisa mengikuti aturan PP Pengupahan. Selaras itu dia mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif ke seluruh daerah.
"Kami menyadari kebutuhan pekerja harus dipenuhi secara baik, namun kenaikan upah minimum yang signifikan akan merugikan daya saing daerah yang bersangkutan," tukasnya. (Baca juga: Buruh akan Gugat Penetapan Upah Minimum Jakarta 2017).
Ketua Umum DPN APINDO, Hariyadi B Sukamdani, berpendapat PP Pengupahan memberi kepastian dunia usaha. Sebelum peraturan itu terbit, setiap kenaikan upah minimum tidak bisa diprediksi. Misalnya hasil rapat dewan pengupahan menyepakati satu besaran tertentu untuk direkomendasikan kepada kepala daerah. Namun, kepala daerah yang bersangkutan tidak menetapkan kenaikan upah minimum sesuai usulan dewan pengupahan. Bagi Hariyadi ketidakpastian itu memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Mengenai rencana buruh menggugat penetapan upah minimum yang mengacu PP Pengupahan ke PTUN, Hariyadi mengatakan itu hak setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh sebuah kebijakan pemerintah. Dia menyambut baik rencana serikat buruh yang ingin menggunakan hak tersebut. Menurutnya, langkah itu yang semestinya ditempuh daripada melakukan cara lain yang berpotensi merugikan banyak pihak.
"Mengajukan gugatan ke PTUN itu hak masing-masing pihak. Proses hukum seperti itu yang harus dilakukan, jangan gunakan cara lain yang merugikan kita semua, " pungkasnya.
Berikut daftar UMP 2017 di 34 Provinsi yang dilansir Kementerian Ketenagakerjaan:
| No. | Provinsi | UMP 2016 | UMP 2017 |
| 1. | Aceh | Rp2.118.500 | Rp2.500.000 |
| 2. | Sumatera Utara | Rp1.811.875 | Rp1.961.354 |
| 3. | Sumatera Barat | Rp1.800.725 | Rp1.949.284 |
| 4. | Bangka Belitung | Rp2.341.500 | Rp2.534.673 |
| 5. | Kepulauan Riau | Rp2.178.710 | Rp2.358.454 |
| 6. | Riau | Rp2.095.000 | Rp2.266.722 |
| 7. | Jambi | Rp1.906.650 | Rp2.063.000 |
| 8. | Bengkulu | Rp1.605.000 | Rp1.737.412 |
| 9. | Sumatera Selatan | Rp2.206.000 | Rp2.388.000 |
| 10. | Lampung | Rp1.763.000 | Rp1.908.447 |
| 11. | Banten | Rp1.784.000 | Rp1.931.180 |
| 12. | Jakarta | Rp3.100.000 | Rp3.355.750 |
| 13. | Jawa Barat | Rp1.312.355. | Rp1.420.624 |
| 14. | Jawa Tengah | - | Rp1.367.000 |
| 15. | Yogyakarta | - | Rp1.337.645 |
| 16. | Jawa Timur | - | Rp1.388.000 |
| 17. | Bali | Rp1.807.600 | Rp1.956.727 |
| 18. | NTB | Rp1.482.950 | Rp1.631.245 |
| 19. | NTT | Rp1.425.000 | Rp1.525.000 |
| 20. | Kalimantan Barat | Rp1.739.400 | Rp1.882.900 |
| 21. | Kalimantan Selatan | Rp2.085.050 | Rp2.258.000 |
| 22. | Kalimantan Tengah | Rp2.057.528 | Rp2.227.307 |
| 23. | Kalimantan Timur | Rp2.161.253 | Rp2.354.800 |
| 24. | Kalimantan Utara | Rp2.175.340 | Rp2.358.800 |
| 25. | Gorontalo | Rp1.875.000 | Rp2.030.000 |
| 26. | Sulawesi Utara | Rp2.400.000 | Rp2.598.000 |
| 27. | Sulawesi Tengah | Rp1.670.000 | Rp1.807.775 |
| 28. | Sulawesi Tenggara | Rp1.850.000 | Rp2.002.625 |
| 29. | Sulawesi Selatan | Rp2.250.000 | Rp2.435.625 |
| 30. | Sulawesi Barat | Rp1.864.000 | Rp2.017.780 |
| 31. | Maluku | Rp1.775.000 | Rp1.925.000 |
| 32. | Maluku Utara | Rp1.681.266 | Rp1.975.000 |
| 33. | Papua | Rp2.435.000 | Rp2.663.646 |
| 34. | Papua Barat | Rp2.237.000 | Rp2.421.500 |