Dari Definisi Mediator dan Tugasnya hingga Haruskah PT Pemegang Saham Setor Modal dari Rekening Sendiri?
10 Artikel Klinik Terpopuler:

Dari Definisi Mediator dan Tugasnya hingga Haruskah PT Pemegang Saham Setor Modal dari Rekening Sendiri?

Langkah hukum jika upah dosen di bawah UMP hingga aturan gaji ke-14 karyawan swasta turut dibahas Klinik Hukumonline.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Dari Definisi Mediator dan Tugasnya hingga Haruskah PT Pemegang Saham Setor Modal dari Rekening Sendiri?
Hukumonline

Ragam informasi hukum dalam bentuk artikel tanya-jawab yang berkualitas tak henti-hentinya disajikan oleh Klinik Hukumonline. Selain berupa artikel, kami juga mengemas ragam obrolan hukum dalam sebuah podcast berjudul Hukumonline Podcast melalui berbagai platform podcast yang tersedia.

Agar tak bosan membaca artikel yang panjang, berbagai infografis dan video YouTube juga diproduksi oleh tim Klinik Hukumonline. Tak lupa, kami juga hadir dalam chatbotLegal Intelligent Assistant (LIA) yang bisa menjawab pertanyaan kamu secara cepat dan tepat.

Dari pemantauan sepekan yang lalu, berikut ini kami sajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial. Dari istri siri gugat cerai suami hingga cuti bersama kurangi cuti tahunan. Yuk kita baca satu per satu biar semakin #MelekHukum!

  1. Apa itu Mediator dan Tugas-Tugasnya

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, mediator mempunyai peranan penting. Lantas, apa itu mediator dan tugas-tugasnya? 

  1. Apa itu Arbiter dan Biaya Arbitrase

Salah satu jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah arbitrase. Untuk menjalankan proses arbitrase tersebut dibutuhkan arbiter. Sebenarnya apa itu arbiter dan siapa yang menanggung biaya arbitrase?

  1. Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Paling sering ditanya, terkadang kita sulit membedakan mana yang masuk ke ranah hukum pidana dan hukum perdata. Artikel berikut memberikan ulasan intisari perbedaan hukum pidana dan hukum perdata.

  1. Langkah Hukum Jika Upah Dosen di Bawah UMP

Upah dosen berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan tidak sesuai dengan SK Pegawai yang dikeluarkan universitas. Langkah hukum apa yang dapat ditempuh?

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait