Dari Keterlibatan Law Firm dalam Transaksi IPO Hingga Posko Pengaduan THR
Terbaru

Dari Keterlibatan Law Firm dalam Transaksi IPO Hingga Posko Pengaduan THR

Ada kelebihan dan kekurangan dari kebijakan larangan ekspor minyak goreng, pencabutan ribuan izin tambang dan sembilan rekomendasi DPR untuk menyelamatkan Garuda Indonesia.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi: HOL
Ilustrasi: HOL

Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.

Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Senin (25/4). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!

  1. “Kunci Sukses” Law Firm Terlibat Transaksi IPO di Pasar Modal

Kantor hukum memiliki peran penting membantu suatu perseroan melakukan penawaran umum di pasar modal atau initial public offering (IPO). Kantor hukum berkontribusi untuk melakukan pemeriksaan dan pendapat hukum untuk membantu suatu perusahaan untuk mewujudkan proses penawaran umum.

Baca Juga:

Sepanjang Januari-20 April 2022, BEI mencatat sebanyak 19 emiten melakukan IPO. Dari daftar emiten tersebut, terdapat berbagai keterlibatan kantor hukum yang mendukung terlaksananya IPO emiten. Berdasarkan data yang dihimpun Hukumonline melalui prospektus yang dipublikasi BEI dalam situs resminya, terdapat 11 kantor hukum yang sudah terlibat pada transaksi IPO tersebut.

  1. Pemerintah Resmi Cabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan Minerba

Pada Januari lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap perizinan usaha sektor tambang, kehutanan dan hak guna usaha (HGU) perkebunan. Dari hasil evaluasi tersebut pemerintah memutuskan akan mencabut ribuan izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.

  1. Plus Minus Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng Beserta Bahan Bakunya

Presiden Joko Widodo telah memutuskan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku ke negara lain. Tujuannya agar dapat memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Kebijakan tersebut tersebut tentu sudah dipikir matang presiden. Tapi, boleh jadi kebijakan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya. Lantas apa saja plus minus kebijakan tersebut?

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait