Terbaru

Dari Merger dan Akuisisi Hingga Fasilitas Sistem Peradilan di Singapura Saat Pandemi

YLKI menilai kebijakan pemerintah soal minyak goreng sejauh ini gagal total dan rencana kenaikan PPN sebesar 10 persen menimbulkan pro dan kontra.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi: HOL
Ilustrasi: HOL

Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.

Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Rabu (15/3). Yuk, kita simak Bersama-sama!

Hal-hal yang Perlu Dipertimbangkan Perusahaan Saat Ingin Merger dan Akuisisi

Merger dan akuisisi merupakan hal yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. Merger adalah aksi korporasi yang terjadi ketika dua perusahaan berbeda melakukan kombinasi untuk membuat sebuah organisasi baru. Sementara itu, akuisisi adalah upaya satu perusahaan untuk mengambil alih perusahaan lainnya. Lantas, apa saja hal-hal yang perlu dipertimbangkan perusahaan yang ingin melakukan merger dan akuisisi? Simak artikel ini.

10 Maksim Hukum yang Berkaitan dengan Kontrak

Maksim, sering juga disebut old maxim, seringkali dimaknai sebagai patokan, dalil, atau hal yang diakui kebenarannya. Maksim hukum adalah prinsip-prinsip hukum tradisional yang kemudian dibuat dalam bahasa yang ringkas. Seperti halnya adagium hukum, maksim hukum juga sering dipakai para pihak yang berperkara, terutama oleh oleh penasihat hukum. Ada beberapa maksim hukum berbahasa Latin dan Inggris, yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian. Lengkapnya baca artikel ini.

Baca Juga:

Catatan YLKI Terkait Bongkar Pasang Kebijakan Pengendalian Minyak Goreng

Antrian warga untuk mendapatkan minyak goreng sering kita jumpai di masyarakat. Ketidakberdayaan pemerintah melalui Kemendag menunjukan mafia pangan seolah memenangkan “pertempuran” atas kelangkaan minyak goreng. Berbagai kebijakan Kemendag tak mampu menandingi kelihaian para kartel minyak goreng. Lantas bagaimana catatan YLKI terkait polemik minyak goreng? Berikut artikelnya.

Pro Kontra Kenaikan PPN 11 Persen

Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memuat ketentuan yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan kenaikan tarif PPN. Mulai 1 april 2022, tarif PPN ditetapkan naik menjadi sebesar 11%. Lantas apa kebijakan ini senantiasa diterima semua pihak? Untuk lengkapnya, baca artikel ini.

Hakim Agung Ini Beberkan Fasilitas Sistem Peradilan di Singapura

Kondisi pandemi Covid-19 memaksa berbagai layanan masyarakat diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informatika (TI). Salah satu institusi yang terdampak termasuk layanan lembaga pengadilan. Dalam menjalankan rangkaian persidangan baik majelis hakim ataupun para pihak dituntut untuk dapat mengoperasikan TI supaya proses peradilan dapat terus berlangsung. Hal ini seperti dilakukan di Indonesia. Lantas bagaimana dengan Singapura? Simak artikel ini

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak selengkapnya beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait