Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.
Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Jumat (10/6). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!
Setelah dinyatakan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 2018 lalu, PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati Airlines) akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan pailit dibacakan oleh majelis hakim pada Jumat (2/6). Merpati berstatus pailit setelah salah satu kreditur PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap perusahaan burung besi pelat merah tersebut. PT PAA memiliki nilai tagihan dengan nilai yang cukup besar kepada Mentari Airlines, yakni senilai Rp964,98 miliar.
Baca Juga:
Penanganan perkara pelanggaran HAM berat Paniai akan masuk proses persidangan. Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan MA sedang mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan sidang kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai.
Dalam konteks suatu putusan pengadilan, cacat hukum dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke.
Pengaturan cuti bagi ibu yang melahirkan sebagai pekerja di sebuah perusahaan selama 3 bulan telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang sedang digodok DPR, mengatur cuti melahirkan selama 6 bulan. Pengaturan baru tersebut memang masih sebatas rancangan norma pasal dan masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah nantinya.
Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melayangkan surat terbuka kepada pemerintah dan DPR. Aliansi itu terdiri dari YLBHI, LBH Jakarta, LBH Semarang, Imparsial, Greenpeace Indonesia, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus. Aliansi memina kepada pemerintah agar membuka draft terbaru RKUHP kepada publik.
Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!