10 Artikel Klinik Terpopuler:

​​​​​​​Dari Pemilik Kosan yang Tolak Perpanjangan Sewa Hingga Pungli oleh Ketua RT

​​​​​​​Mengenai boleh tidaknya pemerintah membeli tanah HGB milik BUMN hingga pemasangan chip bagi pemerkosa anak juga masuk artikel klinik terpopuler.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 2 Menit
​​​​​​​Dari Pemilik Kosan yang Tolak Perpanjangan Sewa Hingga Pungli oleh Ketua RT
Hukumonline

Sejak didirikan pada tahun 2000, Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline telah menjadi medium terdepan dalam memberikan edukasi bagi berbagai permasalahan hukum yang ditemui masyarakat sehari-hari. Di sisi lain, berbagai isu hangat yang menjadi perhatian publik pun tak luput dari ulasan rubrik ini. Hal ini sesuai dengan tagline “yang bikin melek hukum, memang klinik hukum”, yang menunjukkan komitmen Tim Klinik untuk memastikan asupan informasi hukum yang memadai bagi masyarakat.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Mulai dari pemilik kosan yang tolak perpanjangan sewa, hingga pungli terhadap pembangunan rumah di tanah sendiri.

 

  1. Alih Status SMK Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

Ternyata Sekolah Menengah Kejuruan bisa berkontribusi pada pendapatan pemerintah daerah non pajak sebagai badan layanan umum daerah. Bagaimana ketentuannya? Simak penjelasan selengkapnya di sini.

 

  1. Kewajiban Aplikasi Marketplace untuk Menyediakan Fitur Cancel Order

Sering salah klik ketika belanja online? Kesal karena aplikasi tidak menyediakan fitur pembatalan? Ternyata fitur tersebut sudah seharusnya menjadi bagian wajib dari platform marketplace.

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca di sini.

 

  1. Siapa Berwenang Menentukan Remunerasi untuk Dewan Pengawas Syariah?

Kepopuleran bank Syariah dan unit usaha Syariah terus meningkat di masyarakat. Kehadiran Dewan Pengawas Syariah menjaga kegiatan bank dan unit usaha tersebut untuk sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kehadirannya dalam dinamika perbankan, siapa yang berwenang menentukan remunerasi Dewan Pengawas Syariah?

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak di sini.

 

  1. Bolehkah Pemerintah Membeli Tanah HGB Milik BUMN?

BerdasarkanUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besarnya milik negara. Meskipun demikian, BUMN tetap entitas terpisah dari negara, sehingga jika pemerintah ingin melakukan pengadaan lahan dengan mengambil alih tanah BUMN, maka ada ketentuan yang harus diperhatikan.

 

Simak penjelasannya di sini.

 

  1. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Penolakan Perpanjangan Sewa

Seorang pemilik kost bulanan menolak untuk memperpanjang masa sewa salah satu penghuni. Sang penghuni yang kesal mengancam pemilik kost bahwa ia akan melaporkan sang pemilik ke polisi jika tidak memperpanjang masa sewanya. Apakah sang pemilik benar dapat dipidana?

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait