Dari Polemik RUU Sisdiknas Hingga Lowongan Menjadi Hakim Pengadilan Pajak
Terbaru

Dari Polemik RUU Sisdiknas Hingga Lowongan Menjadi Hakim Pengadilan Pajak

Memahami perbedaan desain industri dengan hak cipta, penerapan sistem manajemen anti penyuapan di BUMN dan penolakan MK terkait uji konstitusionalitas fungsi dewan pers.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Dari Polemik RUU Sisdiknas Hingga Lowongan Menjadi Hakim Pengadilan Pajak
Hukumonline

Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.

Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Rabu (31/8). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!

1. Banyak Fraksi Tolak RUU Sisdiknas Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Pemerintah secara resmi mengusulkan agar Revisi terhadap UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 perubahan dan Prolegnas Prioritas 2023 mendatang. Namun keputusan soal diakomodir tidaknya usulan pemerintah belum diputuskan dalam rapat panitia kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg). Banyak fraksi partai di Baleg yang enggan memberikan persetujuan terhadap masuknya RUU Sisdiknas dalam Prolegnas Proritas 2022 perubahan maupun Prolegnas Prioritas 2023.

Baca Juga:

2. Yuk, Pahami Beda Desain Industri dengan Hak Cipta

Dewasa ini, pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual sangat penting untuk melindungi bisnis maupun karya. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang masih belum memahami harus melindungi karyanya sebagai hak cipta atau desain industri.

3. MK Tolak Uji Konstitusionalitas Fungsi Dewan Pers

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian norma Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang diajukan oleh Heintje Grontson Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiharto Santoso.

4. Segera Daftar! Kemenkeu Buka Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka rekrutmen untuk calon hakim pengadilan pajak dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2022. Kementerian Keuanganberharap hasil rekrutmen nantinya dapat menjalankan tugas dengan baik.

5. Mengenal Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada BUMN

BUMN termasuk salah satu lembaga yang paling banyak terjadi tindak pidana korupsi dengan beragam modusnya. Mayoritas berbentuk suap, pengadaan barang dan jasa dan bentuk penyimpangan lainnya. Problem korupsi di BUMN ini yang mendorong penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). 

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait