Film merupakan karya sinematografi, yang termasuk sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Perbuatan seseorang yang menyebarkan cuplikan film/drama ke internet/media sosial, dalam hal ini TikTok, dapat dikategorikan sebagai pengumuman ciptaan, yang harus dilakukan atas izin pencipta/pemegang hak cipta. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat ketentuan pidana pelanggaran hak cipta jika unsur-unsurnya terpenuhi.
Dalam praktik bisa terjadi kasus di mana masa penahanan terdakwa telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh pengadilan. Jika mengacu pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh pengadilan, maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
PT yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat didirikan oleh satu orang, yang dikenal dengan PT Perorangan. PT ini didirikan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. WNI tersebut harus memenuhi syarat berupa berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum. Selain itu, ada ketentuan terkait modal dan perizinan yang juga harus diperhatikan.
Dalam hal pelaku usaha restoran, mal, toko baju, toko buku, kafe memutar lagu dari aplikasi streaming atau download berbayar untuk kepentingan usahanya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pelaku usaha tersebut tetap perlu untuk membayar royalti. Mengapa demikian?
Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) merupakan organisasi berbadan hukum privat, sehingga seharusnya Peraturan PBESI merupakan peraturan yang berlaku bagi anggota maupun sektor tertentu saja. Dalam hal ini penerbit game bisa saja di luar organisasi, namun penerbit game merupakan subjek yang bersangkutan dengan visi dan misi dari organisasi tersebut, sehingga peraturan tersebut berlaku khusus.
Pada prinsipnya, hubungan hukum antara dokter dengan pasien disebut hubungan kesepakatan terapeutik/perikatan terapeutik yang melahirkan aspek hukum inspanning verbintenis, yakni ikhtiar sebaik-baiknya sesuai standar yang berlaku. Hal tersebut mengingat, objek transaksi tersebut adalah upaya penyembuhan yang hasilnya tidak pasti.
Namun, dokter wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran, yang meliputi standar profesi dan standar prosedur operasional. Jika kewajiban tersebut dilanggar dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pasien, ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasien.
Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepekan kemarin. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.
Kamu juga bisa terus mengikuti perkembangan informasi hukum terkini setiap harinya lewat sosial media Klinik di Facebook, Instagram, dan Twitter!